Berita Bali
Mayoritas Pekerja Bali Berada Di Sektor Informal, Wagub Giri: Kita Akan Laporkan Ke Tim Koordinasi
Data Sakernas menunjukkan adanya tantangan serius dalam struktur ketenagakerjaan di Bali
Penulis: Ni Luh Putu Wahyuni Sari | Editor: Putu Dewi Adi Damayanthi
TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR — Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2024 yang mencatat mayoritas pekerja di Bali masih berada dalam sektor informal, terutama mereka yang berpendidikan SMP ke bawah.
Sektor pekerjaan informal tidak diatur secara resmi oleh pemerintah, sering kali ditandai dengan kegiatan usaha kecil dan mandiri, serta kurangnya perlindungan hukum dan jaminan sosial bagi pekerja.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta, mengatakan Pemerintah Provinsi Bali akan membahas persoalan tersebut bersama tim teknis dan kelompok ahli.
“Jadi itu sudah masuk kepada data sekarang. Nah, nanti kita akan laporkan tim koordinasi bersama dengan tim teknis kita di pemerintah, begitu juga dengan kelompok ahli,” ujar Giri, Selasa 15 Juli 2025.
Baca juga: Selain AMDK Di Bawah 1 Liter, Wagub Bali Giri Prasta Sebut Sampah Saset Juga Perlu Dikaji
Data Sakernas tersebut menunjukkan adanya tantangan serius dalam struktur ketenagakerjaan di Bali, di mana sektor informal masih mendominasi, menandakan kerentanan terhadap jaminan sosial, perlindungan tenaga kerja, dan kestabilan pendapatan.
Menanggapi hal itu, Giri menyebut bahwa penyusunan kebijakan berbasis data akan terus diperkuat, namun keputusan akhir tetap berada di tangan Gubernur Bali.
“Bagaimanakah keputusan ini? Pada saat kami menyampaikan program ini, kami harus menyampaikan dulu sama Pak Gubernur. Nanti beliau akan menyampaikan jumpa pers tentang hal itu,” lanjutnya.
Meskipun belum merinci program atau kebijakan teknis yang akan dilakukan, Giri menyampaikan optimisme bahwa pemerintah akan menemukan solusi yang tepat untuk persoalan ini.
“Saya yakin dan percaya semua masalah tidak bisa kita selesaikan sendiri, tapi semua masalah ada solusinya,” tegasnya.
Sebelumnya diberitakan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali mencatat tingkat pengangguran tertinggi per Februari 2025 berasal dari lulusan diploma ke atas, yakni 2,91 persen.
Sementara itu, pengangguran terendah berasal dari lulusan SMP ke bawah sebesar 0,61 persen.
Jika dibandingkan Agustus 2024, terjadi penurunan pengangguran pada lulusan SMP ke bawah dan SMA, namun justru meningkat pada lulusan diploma dan sarjana.
Hal ini menunjukkan lulusan perguruan tinggi menjadi penyumbang terbesar angka pengangguran di Bali.
Menanggapi kondisi ini, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali, Ida Bagus Setiawan, menyatakan bahwa pemerintah telah merespons melalui pelatihan vokasi dan fasilitasi bursa kerja daring dan luring.
Job fair offline direncanakan pada Agustus, sementara job fair online difasilitasi melalui platform Siapkerja dan media sosial Dinas Tenaga Kerja.
"Sudah terdata lebih dari 2.000 lapangan kerja dari 33 badan usaha," ujarnya.
Ia berharap kegiatan ini dapat menjadi solusi awal untuk menekan angka pengangguran di Bali.
Kumpulan Artikel Bali
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.