Lantik Pengurus PWI Bali, Hendry Ch Bangun Hingga Giri Prasta Minta Kode Etik Pers Ditegakkan

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Selasa 22 Juli 2025, bertempat di Gedung Ksirarnawa Art Center digelar pelantikan dan pengukuhan Pengurus PWI Provinsi Bali Periode 2025-2030, DKP PWI Provinsi Bali dan Pengurus IKWI Provinsi Bali.

Pelantikan dilaksanakan langsung oleh Ketua PWI Pusat, Hendry Ch Bangun dan Ketua Umum IKWI Pusat Andi Dasmawati.

Ketua Panitia, I Nyoman Winata mengatakan, pelantikan ini merupakan tindaklanjut dari Konferensi Provinsi (Konferprov) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bali Tahun 2025.

"Dan untuk IKWI adalah organisasi yang anggotanya istri wartawan. Dan pelantikan dilaksanakan Anggara Kasih Prangbakat, semoga selalu dilimpahi dengan rasa cinta kasih," katanya.

Baca juga: PWI Sepakati Panitia Kongres Persatuan, Diharapkan Mulai Bekerja 2 Juni 2025

Ketua PWI Bali, I Wayan Dira Arsana memaparkan pihaknya akan membangun kemitraan, jejaring dan relasi dengan persatuan wartawan lain dan juga dengan pemerintah, swasta hingga perbankan. 

Pihaknya akan menguatkan profesi wartawan dan dijalankan sesuai kode etik.

Dirinya menyoroti berbagai kasus yang membuat profesi wartawan agak tercoreng.

"Sekarang bagaimana agar dilaksanakan sesuai kode etik tanpa prasangka negatif," paparnya.

Dira Arsana juga mengaku akan melakukan penataan dan validasi keanggotaan PWI Bali.

Sementara itu, Ketua PWI Pusat, Hendry Ch Bangun mengatakan anggota PWI yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia sebanyak 30 ribu. 

PWI juga sudah terbentuk di 38 provinsi termasuk cabang khusus Solo.

"Selain itu, dari 30 ribu wartawan yang sudah memiliki sertifikat kompetensi, 20 ribu adalah anggota PWI. Karena untuk jadi anggota PWI harus miliki sertifikat kompetensi," paparnya.

Hendry Bangun juga menyoroti terkait banyaknya keluhan dan komplain terkait pemberitaan dan kinerja wartawan yang merusak pandangan tentang pers.

"Dulu kemerdekaan pers, belakangan muncul kebablasan pers. Kebebasan pers dibajak oleh orang-orang yang tidak kompeten dan mengaku pers padahal kerjanya tidak sesuai kode etik pers," paparnya.

Selain itu, PWI juga menggelar uji kompetensi pers gratis dan sekolah jurnalisme.