KOSTER: 3 Perda Jadi Prioritas, Pemprov Kebut 3 Perda dan Tunggu Kajian Unud

TRIBUN-BALI.COM - Tiga rancangan Peraturan Daerah (Perda) strategis yang terdiri dari Perda Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian dan Lahan Produktif, Perda Pengendalian Toko Modern 

Berjaringan, serta Perda Perlindungan Danau dan Pantai hingga kini masih disusun oleh Gubernur Bali Wayan Koster. Ketiga perda ini diprediksi akan selesai dengan waktu yang cepat setelah dikaji oleh tim dari Universitas Udayana (Unud). 

"Kemudian juga pengendalian alih fungsi lahan pertanian, lahan produktif. Sedang dibuatkan Perda. Tiga perda prioritas dan akan diselesaikan dalam waktu cepat oleh tim dari Udayana," kata Gubernur Bali, Wayan Koster dalam Rapat Paripurna DPRD Bali di Kantor Gubernur Bali, Senin (28/7). 

Baca juga: CEKIK Leher 2 Karyawan, Kasus Pencurian Uang Milik Money Changer Rp 191 Juta, Satu Pelaku Buron

Baca juga: PARMI Meninggal Akibat Dibekap Kain Lap, Hasil Autopsi Korban Kekurangan Oksigen dan Mati Lemas

Menurutnya, ketiga perda itu merupakan bentuk perlindungan terhadap ruang hidup masyarakat Bali dan sejalan dengan aspirasi DPRD Bali.

"Jadi tiga perda ini akan menjadi prioritas. Jadi sudah sejalan dengan pikiran yang telah para anggota dewan. Jadi rupanya kita sama misinya, toko modern harus dikendalikan, lahan juga harus dikendalikan," jelasnya.

Khusus untuk pengendalian alih fungsi lahan produktif, Koster telah menandatangani instruksi gubernur dan akan mengumpulkan seluruh bupati dan wali kota se-Bali untuk menerapkannya secara konsisten.

"Sudah disiapkan instruksi, sudah saya tanda tangan, saya akan kumpul dengan Bupati Walikota se-Bali untuk menerapkan instruksi ini agar mulai tahun ini tidak boleh lagi ada perizinan yang menggunakan lahan produktif untuk fasilitas pariwisata. Mulai tahun ini," tegasnya.

Ia menyebut pengaturan ini sejalan dengan visi Pembangunan Bali 100 tahun, khususnya dalam rentang waktu 2025–2039, di mana semua pihak disebut telah menyepakati arah kebijakan ini.

Koster pun mengapresiasi DPRD Bali yang aktif melakukan pengawasan dan sidak di lapangan, termasuk dalam kasus pelanggaran bangunan usaha pariwisata yang akhirnya dibongkar.

"Terima kasih kepada Dewan yang begitu konsisten turun. Itu (Hotel Step Up, -red) kan karena melanggar sudah dipotong bagian atasnya. Baru pertama terjadi pemotongan bangunan dari itu. Kemudian yang berikut adalah di Pantai Bingin. Saya bersama Pak Bupati sudah kompak. Mulailah itu dibongkar. Saya sedang beraksi di bongkarannya. Karena pelanggarannya telak sekali," ujarnya.

Lebih lanjut, Koster memastikan bahwa tindakan tegas semacam ini tidak akan berhenti. "Dan ini tidak akan berhenti. Saya akan berlanjut ke titik berikut. Cuma perlu prosedur. Mau ada tur, silakan. Karena sudah paham saya, saya baca titik. Yang mana sediakannya? Ini, ini. Saya baca titik. Ya, baru saya bertindak," katanya. (sar)

Bentuk Pesan Tegas ke Semua Pihak

Gubernur Bali, Wayan Koster menyebut aksi turun langsung bersama Bupati adalah bentuk pesan tegas kepada jajaran birokrasi dan pelaku usaha nakal agar tidak bermain-main dengan aturan.

"Untuk memberi pesan kepada jajaran, jangan main-main. Karena saya tahu ada yang main-main. Juga memberi pesan kepada pelaku usaha wisata yang nakal, jangan main-main. Jangan melanggar aturan. Kalau melanggar aturan, resikonya, saya akan menghadapi," ucapnya.

Lebih dari sekadar pembongkaran fisik, Gubernur juga menyatakan akan memulai program bersih-bersih Bali dari berbagai praktik yang mencemari citra dan taksu (kesucian spiritual) Bali.

"Jadi tahun ini mulai saya di periode kedua ini akan melakukan program bersih-bersih. Pokoknya segala sesuatu yang membuat Bali ini cemar itu akan saya tindak.