Kongres PDIP di Bali

26 Tahun Pegang Posisi Ketua Umum, Megawati Soekarnoputri Pastikan PDIP Tak Bakal Jadi Oposisi

Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri dengan tegas mengungkapkan bahwa PDIP tak akan jadi oposisi pemerintah.

ISTIMEWA
Sosok - Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri. 26 Tahun Pegang Posisi Ketua Umum, Megawati Soekarnoputri Pastikan PDIP Tak Bakal Jadi Oposisi 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR – Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri dengan tegas mengungkapkan bahwa PDIP tak akan jadi oposisi pemerintah.

Hal ini diungkapkan dirinya saat menyampaikan pidato politiknya dalam penutupan Kongres VI PDIP di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Bali, Sabtu (2/8/2025).

Kongres ke-6 PDIP resmi mengukuhkan Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP periode 2025-2030.

Pengukuhan ini melanjutkan perjalanan Megawati Soekarnoputri menjabat sebagai ketua umum PDIP yang sampai saat ini tercatat sudah mencapai 26 tahun.

Baca juga: LPS Beri Edukasi Literasi dan Inklusi Keuangan di Kampus IMK Singaraja Bali

Megawati telah memimpin PDIP sejak 1999, menjadikannya salah satu ketua umum partai politik terlama di Indonesia.

Melanjutkan langkahnya menjadi pimpinan partai, Megawati Soekarnoputri mengarahkan agar PDIP mengambil sikap sebagai penyeimbang dalam pemerintahan Prabowo.

“Kita adalah partai ideologis, yang berdiri di atas kebenaran berpihak pada rakyat dan bersikap tegas sebagai penyeimbang demi menjaga arah pembangunan nasional, tetap berada rel konstitusi  dan kepentingan rakyat banyak,” kata Megawati.

Meski begitu, Presiden kelima RI ini pun mengatakan PDIP akan mendukung setiap kebijakan pemerintah yang berpihak pada rakyat.

Namun, kata Megawati, PDIP akan bersuara lantang dan bertindak tegas terhadap setiap penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila, keadilan sosial, dan amanat penderitaan, hukum yang berkeadilan.

“Sebab bagi kita keberpihakan bukan soal berada di dalam atau di luar pemerintahan tetapi soal setiap pada kebenaran dan berpihak pada moralitas politik yang diajarkan bapak bangsa kita Bung Karno,” ujarnya.

Megawati pun mengajak kepada seluruh kader PDIP untuk menjaga peran strategis partai dalam wajah demokrasi indonesia yang susah payah telah laksanakan dengan nama reformasi.

Dalam kesempatan itu, Megawati pun menjelaskan bahwa kerap disalahpahami di ruang demokrasi bahwa dalam sistem pemerintahan presidensial seperti yang dianut Indonesia, tidak dikenal istilah oposisi atau koalisi.

“Demokrasi kita bukan demokrasi blok-blokan kekuasaan tetapi demokrasi yang bertumpu pada kedaulatan rakyat dan konstitusi. Itu paling tinggi loh,” jelas Megawati.

“Oleh karena itu PDIP tidak memposisikan sebagai oposisi, dan tidak semata-mata membangun koalisi kekuasaan,” ucapnya.

Baca juga: Dinkes Bali Catat Kasus Ibu Hamil Reaktif Hepatitis di Bali Alami Peningkatan Tiga Tahun Terakhir

Fraksi PDIP Klungkung kompak mengikuti kongres yang digelar di The Meru Sanur, Jalan Hang Tuah Denpasar, Rabu (30/7/2025). Fraksi PDIP Klungkung Kompak Hadir Bimtek PDIP Di Bali, Belajar Ekonomi Global Hingga AI
Fraksi PDIP Klungkung kompak mengikuti kongres yang digelar di The Meru Sanur, Jalan Hang Tuah Denpasar, Rabu (30/7/2025). Fraksi PDIP Klungkung Kompak Hadir Bimtek PDIP Di Bali, Belajar Ekonomi Global Hingga AI (istimewa)

Baca juga: PROFIL Bintang Puspayoga, Kader Bali Yang Masuk Kepengurusan Inti PDIP, Saudara Wali Kota Denpasar

Kongres ke-6 PDIP 2025 di Bali ini juga mengumumkan daftar jajaran DPP PDIP baru pada periode 2025-2030.

Berikut daftar susunan DPP Hasil Kongres 6 PDIP 2025 di Bali yang dibacakan Megawati Soekarnoputri:

Susunan DPP hasil Kongres 6 yg dibacakan Ibu Megawati (Sabtu 2 Agustus 2025), Bali, pk. 1430 WITA.

Ketua Umum: Megawati Soekarnoputri

Ketua bidang Kehormatan: Komarudin Watubun

Ketua Bidang pemenangan Legislatif: Bambang Wuryanto/Pacul

Ketua Bidang Pemenangan Eksekutif: Dedy Sitorus

Ketua Bidang Ideologi: Djarot

Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi: Andreas Parera

Ketua Bidang SDM : Said Abdullah

Ketua Bidang Politik: Puan Maharani

Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi daerah: Ganjar Pranowo

Ketua Bidang LN: Ahmad Basarah

Ketua Bidang Reformasi Hukum Nasional: Yasona H. Laoly

Ketua Bidang perekonomian: Basuki Tjahaja Purnama/Ahok:

Ketua Bidang Kebudayaan: Rano Karno

Ketua Bidang Pendidikan: Puti Guntur Soekarnoputri

Ketua Bidang Kebijakan Publik & Birokrasi: A. Azwar Anas

Ketua Bidang Penanggulangan Bencana: Tri Risma Harini

Ketua Bidang Industri & Perdagangan: Darmadi Duriat

Ketua Bidang Kesehatan: Ribka Ciptaning

Ketua Bidang Jaminan Sosial: Charles Honoris

Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan & Anak: I Gusti Ayu Bintang Puspayoga

Ketua Bidang Koperasi & UKM: Andreas Beni Susetyo

Ketua Bidang Pariwisata: Wiryanti Sukamdani

Ketua Bidang Pemuda & Olahraga: Esti  Wijayanti

Ketua Bidang Agama & Kepercayaan : Zuhairi Misrawi

Ketua Bidang Ekonomi Kreatif & Ekonomi Digital: Prananda Prabowo

Ketua Bidang Pertanian&Pangan: Sadarestu

Ketua Bidang Kelautan & Perikanan: Rokhmin Dahuri

Ketua Bidang Kehutanan & Lingkungan: Erico Sutarduga

Ketua Bidang Hukum & Advokasi : Ronny Talepessi

Sekretaris Jenderal: Msh dirangkap oleh Ketum.

Wasekjen Bidang Internal: Dolfie

Wasekjen Bidang Pemerintahan: Utut

Wasekjen Bidang Kerakyatan: Sri Rahayu

Wasekjen Bidang Komunikasi: Adian Napitupulu

Wasekjen Bidang Sekretariat: Aryo Adi

Bendahara Umum: Oly Dondokambay

Wakil Bendahara Internal: Rudianto Chen

Wakil Bendahara Eksternal: Yuke Yurike

(*)

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved