Kenapa TPA Suwung Sudah Tidak Layak Jadi TPA? Kepala DKLH Bali: Kami Dapat Tekanan Luar Biasa

"Di satu sisi kami mendapat tekanan yang luar biasa dari pemerintah pusat melalui kementerian lingkungan hidup, dengan SK Menteri 921 tadi," tegasnya.

Sehingga pihaknya melakukan langkah-langkah untuk mendindaklanjuti SK tersebut.

"Langkah-langkah itu sudah kami lakukan dalam 30 hari pertama, 60 hari berikutnya, 120 hari dan terakhir, nanti di 180 hari adalah final kita dipaksa, karena bahasa keputusan menteri itu adalah paksaan pemerintah," ujarnya lagi.

Baca juga: Sampah di Sungai Denpasar Meningkat 1 Ton Per Hari, Ada Sampah yang Terbungkus Rapi dengan Plastik

Sampah Residu Diperbolehkan

Penutupan TPA Suwung dalam hal ini ada pada konteks open dumping.

Yakni metode pembuangan sampah yang dilakukan secara terbuka di suatu area tanpa perlakuan khusus, seperti penimbunan, pemadatan, atau penutupan dengan tanah.

Sampah hanya ditumpuk begitu saja dan dibiarkan terbuka, sehingga menimbulkan berbagai masalah lingkungan dan kesehatan. 

Ia mengatakan dalam konteks open dumping diberlakukan untuk sampah selain sampah residu.

Sehingga TPA Suwung masih menerima sampah residu setelah SK ini diterapkan.

"Di hilir, TPA masih bisa mengakomodasi hanya sampah residu, yang sudah tidak bisa diolah dijadikan barang bernilai ekonomi, seperti, pembalut, diapers, termasuk beberapa barang lainnya yang tidak bisa diolah, didaur ulang dan tidak memiliki nilai ekonomi, itu masih boleh kita bawa ke TPA. Nanti kita siapkan strategi untuk mengolah sampah menjadi energi listrik," ungkapnya.

"Jadi konotasi penutupan totalnya adalah open dumping-nya karena memang tata kelola persampahan di sumber, iya, sebagai strategi hulu, di tengah beberapa kebijakan kita terapkan," ujarnya lagi. (*) 

Berita lainnya di TPA Suwung