Heboh Pengenaan Pajak PBB P2 di Badung Padahal Sudah Di-nolkan, Harus Bayar HIngga Rp1 juta

Diakui sejumlah warga di Badung ada yang tidak mengusulkan pengenolan pajak itu, sehingga sekarang pembayaran dinilai tinggi.

Baca juga: Timnas U-17 Indonesia TC di Bulgaria, Coach Nova Arianto Berharap Pemain Diaspora Gabung

"Dulu karena mereka bayar pajak Rp 50 ribu dan jadi tidak mengusulkan nol pajak. Sehingga mereka sekarang kena pajak tinggi," bebernya.

Namun terkait masalah itu, masyarakat bisa datang langsung ke Bapenda untuk mengajukan permohonan nol khusus lahan non komersial.

"Cukup mengisi blanko, membawa KTP, KK, dan fotokopi sertifikat tanah," terangnya.

Hingga kini, dari total 240 ribu Nomor Objek Pajak (NOP) di Badung, sekitar 125 ribu sudah dinolkan. 

Namun masih ada 67 ribu NOP yang mengalami kenaikan, sebagian besar adalah lahan komersial.

"Kenaikan signifikan biasanya karena sebelumnya mendapat stimulus nol, tapi ternyata lahannya digunakan sebagai vila atau ada perubahan luas tanah serta kelas tanah,”

“Saat ini kami masih membahas kembali dan menunggu arahan pimpinan," imbuhnya.

Sebelumnya, Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa, juga menegaskan penyesuaian NJOP telah mengacu pada regulasi. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintahan Daerah dan Pemerintah Pusat, NJOP ditetapkan setiap 3  tahun sekali, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya. 

"Untuk wilayah Kecamatan Kuta Utara, Kuta, dan Kuta Selatan terakhir kali mengalami penyesuaian NJOP pada tahun 2020," jelasnya. (*)