Mangku Pastika Beberkan Gagasan Bandara Bali Utara, Bos PT BIBU Sebut Segera Bertemu Presiden

“Kami berupaya menyerap sebanyak-banyaknya tenaga kerja lokal. Utamanya harus warga Bali, khususnya Buleleng. Sehingga apa yang kita diniatkan untuk menyeimbangkan ekonomi Bali Selatan dan Bali Utara menjadi terlaksana,” katanya. 

Dikatakan pula, hingga kini total anggaran pembangunan bandara Bali Utara telah mencapai Rp 50 triliun. 

Seluruhnya merupakan dana investor yang tergabung dalam konsorsium. 

“Terbaru ada tambahan dana dari investor asal Qatar senilai US$1,8 miliar. Selain itu saat ini sedang proses tambahan dana dengan investor asal Singapore dan Dubai,” imbuhnya.

Erwanto menambahkan pihaknya kini tengah melakukan penjajakan dengan seluruh maskapai penerbangan untuk melakukan kerja sama. 

“Sekarang sudah ada beberapa maskapai luar negeri yang kita ajak kerjasama. Sedangkan maskapai dalam negeri baru dua,” ucapnya. 

Sementara itu, Mantan Gubernur Bali, I Made Mangku Pastika membeberkan gagasannya ihwal pembangunan Bandara Bali Utara. 

Salah satunya harus memberikan dampak positif bagi masyarakat Bali. Sehingga masyarakat tidak hanya menjadi penonton.

Hal tersebut diungkapkan Mangku Pastika, saat ditemui usai penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara PT BIBU Panji Sakti dengan Yayasan Mandara Sejati, selaku pengelola SMA Taruna Mandara, Minggu 24 Agustus 2025. 

Mangku Pastika yang merupakan pendiri yayasan tersebut menjelaskan, pembangunan bandara di Bali Utara sudah dipikirkan sejak lama. 

Bahkan, sejak penyusunan Perda RTRWP Bali tahun 2009, gagasan soal bandara tersebut sudah mulai dicantumkan. 

“Saya jadi Gubernur tahun 2008. Tahun 2009 baru muncul di Perda Nomor 16 Tahun 2009 tentang RTRWP. Jadi dari awal saya sudah berpikir bahwa bandara di Bali Utara itu perlu,” ujarnya.

Ia menegaskan, pembangunan bandara bukanlah untuk kepentingan kelompok tertentu atau orang asing. 

Menurutnya, bandara adalah proyek strategis nasional sehingga harus dikelola negara, bukan pihak lain. 

“Mana ada bandara untuk orang asing. Bandara itu untuk kita, untuk masyarakat. Boleh modalnya dari luar, tapi pengoperasian tetap harus negara Republik Indonesia. Itu yang harus dipastikan sejak awal,” tegasnya.