Bos PT BIBU Siap Temui Gubernur Soal Pembiayaan Bandara Bali Utara, Singgung Perusahaan China

TRIBUN-BALI.COM, SINGARAJA - Keraguan Gubernur Bali, Wayan Koster mengenai biaya pembangunan Bandara Bali Utara, ditanggapi santai oleh Direktur Utama PT Bandara Internasional Bali Utara (BIBU) Panji Sakti, Erwanto Sad Adiatmoko Hariwibowo.

Erwanto mengaku akan bertemu Koster, untuk menjelaskan dari mana saja sumber dana pembangunan bandara.

Erwanto mengungkapkan, pada 9 November 2024 bersama dengan kunjungan presiden ke Tiongkok (China), PT BIBU Panji Sakti melakukan penandatangan nota kerjasama (MoU) dengan ChangYe Construction Group. Nilai investasi perusahaan terkemuka di Tiongkok itu mencapai USD 3 miliar. 

Baca juga: Ditanya Uang dari Mana Bangun Bandara Bali Utara, Erwanto Siap Bertemu Koster

"Kami tandatangan MoU di KBRI Beijing sebesar USD 3 miliar. Jadi mungkin saya akan sowan ke beliau (Gubernur) untuk menjelaskan dari mana biayanya," ucapnya kepada awak media, saat ditemui Selasa (8/7/2025). 

Lanjut Erwanto, pembangunan Bandara Bali Utara mencakup tiga tahap.

Di antaranya Airport, Aerocity, Aetropolis. Sejauh ini sudah ada tiga investor yang melakukan penandatanganan kerjasama. 

Di antaranya Tiongkok, Qatar, dan Jepang.

Erwanto menyebut untuk investor Tiongkok nilai investasinya sebesar USD 3 miliar. 

Investor Qatar nilai investasinya USD 1,5 miliar, dan investor Jepang nilai investasinya USD 1 miliar. 

Bahkan dalam waktu dekat, Erwanto mengaku akan kembali melakukan penandatanganan kerjasama dengan dua investor.

Yang mana kedua investor tersebut akan membangun infrastruktur berupa jalan tol. 

"Nanti saya kabarkan dari mana lagi investor datang untuk sign agreement sama kita. Alhamdulillah, astungkara, semuanya sudah menanti untuk membangun bandara Bali Utara ini," ujarnya. 

Baca juga: Pasca Erupsi Gunung Lewotobi, Penerbangan di Bandara Ngurah Rai Kembali Normal 

Erwanto menambahkan, Bandara Bali Utara harus dilaksanakan karena kebutuhan.

Terlebih pembangunan bandara sudah tertuang dalam lampiran IV Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 12 tahun 2025, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2025-2029. 

"Kami sudah diterima oleh presiden pada tahun lalu. Beliau menyampaikan jika ternyata ada kekurangan pendanaan, akan disiapkan dari APBN. Namun kami sampaikan tidak, Alhamdulillah kita sudah ada investor. Artinya betul-betul tidak menggunakan uang negara," tegasnya.