NAMA Baru LPD, Namun Hanya Baru 400 Dari 1.400 yang Punya Pararem, MDA Bali Sebut Hal Ini 

TRIBUN-BALI.COM - Hingga kini sebagian besar Lembaga Perkreditan Desa, yang kini disebut dengan Labdha Pancingkreman Desa (LPD), belum memiliki pararem.

Padahal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro Pasal 39 Ayat 3 dengan tegas menyebutkan, jika LPD diatur berdasarkan hukum adat.

Untuk itu seluruh LPD se-Bali didorong seger memiliki pararem. Di sisi lain, pengaturan LPD melalui Perda dan Pergub tetap berjalan sebagai wujud pengakuan perlindungan dan pengayoman pemerintah terhadap keberadaan LPD.

Baca juga: FOKUS Tingkatkan Target Universal Coverage Jaminan Sosial, Ini Kata BPJS Ketenagakerjaan Denpasar  

Baca juga: TABRAK Lari Aipda Sudi Hingga Tewas, Polisi Kejar Pelaku dan Telusuri Kamera CCTV di Radius 13 Km

Hal tersebut disampaikan Bendesa Agung Majelis Desa Adat (MDA) Ida Panglingsir Agung Putra Sukahet di Kantor MDA, Senin (25/8) saat bertemu dengan Pengurus BKS dan LP LPD se-Bali.

Ditegaskan Ida Penglingsir Sukahet, sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) telah jelas disebutkan bahwa LPD diatur berdasarkan hukum adat.

"LPD memiliki kekhususan yakni diatur berdasarkan hukum adat. Tidak seperti lembaga keuangan mikro lainnya. Jelas ini berarti LPD diatur berdasarkan pararem sebagai bentuk hukum adat," tegas Ida Panglingsir. 

Dengan memiliki pararem, lanjut Ida Penglingsir Sukahet, tata kelola LPD akan lebih jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selama ini banyak LPD mengalami fraud, akibat salah kelola karena belum ada pengaturan yang jelas dan tegas, sehingga oknum pengurus bertindak di luar kewenangan. 

Selain itu dengan adanya pararem, jika terjadi permasalahan, penyelesaiannya dapat menggunakan pendekatan nilai-nilai yang berlaku di desa adat.

Tidak langsung diselesaikan melalui hukum negara yang melibatkan aparat hukum. "Penyelesaian permasalahan di LPD sebagai wicara, dengan adanya pararem dapat melalui nilai-nilai adat yang berlaku di desa adat masing-masing," terangnya. 

Untuk pararem, draft pedomannya, ditegaskan oleh Ida Penglingsir yang berwenang mengeluarkan Majelis desa adat. "Karena pararem merupakan hukum adat, berdasarkan Perda tentang desa adat, yang berwenang memberikan pedoman adalah MDA," tegas Ida Penglingsir.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat (PMA) Bali, AA Kartika Jaya, menegaskan bahwa diakui bahwa menurut perda nomor 3 tahun 2017 juga dengan tegas disebutkan bahwa seluruh LPD diwajibkan memiliki pararem.

"Sayangnya dari 1.400 an LPD hanya 400 an yang memiliki pararem. Yang belum seharusnya segera memiliki pararem," tegas Kartika Jaya. Ketua BKS LPD Bali, I Nyoman Cendikiawan, sepakat bahwa LPD yang belum memiliki perlu segera menyusun dan mengajukan pararem.

Namun ditegaskan, bahwa pararem yang dibuat LPD meski juga mengakomodasi kepentingan bersama. "Pararem yang nantinya disusun oleh masing-masing desa adat tentang LPD juga mengakomodasi semua pihak yang selama ini telah ikut berjuang menjaga eksistensi LPD," katanya. 

Petajuh Bendesa Agung MDA Bali, Baga Perekonomian Adat, I Ketut Madra, mengatakan selama ini MDA telah melakukan sosialisasi mengenai pararem LPD. "MDA telah melakukan sosialisasi mengenai pedoman pararem LPD. Mengenai penyusunan pararem sepenuhnya diserahkan kepada masing-masing desa adat," tegas Ketut Madra. Hal ini sebagai wujud dari penghormatan MDA atas otonomi desa adat.