Komisi IV DPRD Badung Minta, Bantuan Hari Raya Rp 2 Juta Per KK Jelang Hari Raya Tak Ada Tercecer

TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA - Komisi IV DPRD Kabupaten Badung, melanjutkan rapat kerja membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2026 bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Kamis 6 November 2025.

Rapat yang berlangsung di gedung DPRD Badung ini menghadirkan Dinas Sosial, Dinas Kebudayaan, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, serta Dinas P2KBP3A.

Ketua Komisi IV, I Nyoman Graha Wicaksana, didampingi anggota komisi, Wayan Joni Pergawa yang memimpin rapat tersebut bahwa rapat kali ini memfokuskan pembahasan pada sejumlah program prioritas yang diusung OPD. Salah satunya, Dinas Kebudayaan memaparkan rencana pembangunan Museum Perdamaian di kawasan Kuta yang bersebwlahan dengan monumen bom bali.

"Monumen ini nantinya diharapkan menjadi salah satu destinasi wisata baru, sekaligus mengingatkan pada peristiwa bom Bali sebagai perenungan akan pentingnya kedamaian yang tetap dijaga masyarakat Bali," ujar Graha Wicaksana.

Baca juga: MAUT Pohon Tumbang di Pura Segara Penataran Ped, 5 Korban Dipulangkan, Bupati Klungkung Minta Ini

Baca juga: WARGA PANIK! Mobil Angkot Hangus Terbakar di Karangasem Diduga Akibat Korsleting

Selain itu, Komisi IV juga menginginkan OPD terkait untuk mengawal program-program sosial dan kebudayaan agar bisa berjalan efektif. Sehingga program tersebut memberi manfaat luas sesuai visi pembangunan Kabupaten Badung yang inklusif dan berkelanjutan

"Khususnya program Rp 2 Juta/KK jelang hari raya jangan sampai tercecer lagi," pesannya.

Untuk Dinas Sosial, Komisi IV juga menyampaikan program bantuan sosial rutin bagi masyarakat kurang mampu yang menyasar sekitar 105 ribu kepala keluarga (KK) memaksimalkan dengan anggaran sekitar Rp 200 miliar. Selain itu menegaskan agar pelaksanaan bantuan tersebut tepat sasaran dan tidak ada warga yang terlewat.

"Kami minta agar Dinas Sosial lebih proaktif turun ke lapangan, memastikan bantuan benar-benar diterima masyarakat yang berhak. Jangan sampai ada warga yang tercecer,” imbuhnya.

Selain itu, program perhatian kepada lanjut usia (lansia) berusia di atas 75 tahun juga menjadi sorotan. Pemerintah Kabupaten Badung mengalokasikan bantuan senilai Rp2 juta per bulan bagi para lansia tersebut. Namun, program ini masih dalam tahap penyempurnaan karena sempat terjadi peralihan kewenangan antara Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial.

Penyesuaian program tersebut dilakukan sesuai arahan kementerian, yang menyatakan bahwa Dinas Kesehatan tidak diperkenankan memberikan bantuan berupa reward. 

“Sehingga kini kewenangan kembali ke Dinas Sosial. Ini memerlukan penyesuaian teknis agar program ini tetap sesuai arahan Bupati dan tepat laksana di lapangan,” tutup Graha. (*)