KOMISI II DPRD Badung Beri Catatan Sejumlah OPD, Dari Tangani Kemacetan Hingga Program Bedah Rumah

TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA - Komisi II DPRD Kabupaten Badung menggelar rapat kerja bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Badung tahun 2026, Kamis 6 November 2025 kemarin.

Komisi II mengundang  empat OPD, yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim), Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (LHK), serta Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Rapat kerja dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II, I Made Sada, didampingi para anggota yakni I Wayan Regep, I Wayan Edy Sanjaya, I Made Sudira, dan I Nyoman Artawa. Dari pihak eksekutif hadir Plt Kadis PUPR Badung AA Rama Putra, Kadis Perkim AA Ngurah Bayu Kumara, Plt Kadis LHK Made Rai Warastuthi, serta Kadis Kominfo I Gusti Ngurah Gede Jaya Saputra, didampingi masing-masing jajaran.

Made Sada usai rapat menjelaskan, dari paparan yang telah dijelaskan, alokasi anggaran sementara yang diajukan oleh masing masing-masing OPD, antara lain Dinas PUPR sekitar Rp3 triliun, Dinas Perkim sebesar Rp297 miliar, Dinas LHK Rp374 miliar, dan Dinas Kominfo sekitar Rp146 miliar. 

Baca juga: FESTIVAL Nusa Penida, Perkuat Jejaring Bisnis Pariwisata, Temu Agen Perjalanan & Pengelola Wisata

Baca juga: TEWAS Tenggelam di DAM Subak Tegan Mengwi Badung, Bocah 12 Tahun Diduga Tak Bisa Berenang!

“Untuk penganggaran, nanti kita akan bedah lebih detail. Jadi mohon maaf untuk saat ini belum bisa jawab secara terperinci dulu,” ujarnya.

Komisi II memberikan sejumlah catatan dan masukan dalam rapat kerja tersebut. Untuk Dinas PUPR, Komisi II menyoroti persoalan kemacetan serta perbaikan estetika dan utilitas wilayah.

Salah satu proyek yang menjadi perhatian adalah pembangunan jalan lingkar selatan dan lingkar Canggu yang diharapkan dapat mengurai kepadatan lalu lintas. Termasuk kualitas material untuk pembangunan juga tak lepas menjadi sorotan.

“Kami juga menekankan pentingnya pengawasan kualitas pekerjaan. Seperti misalnya bahan dari paping trotoar yang kurang baik, juga juga oleh Plt Kadis, bahwa jika dalam pekerjaan barangnya tidak maksimal dalam kualitas, itu bisa tidak dibayar,” ujarnya.

Kemudian untuk Dinas Perkim, Komisi II menyoroti program bedah rumah. Dari penjelasan Kadis Perkim, terdapat sekitar 1.600 pengajuan bedah rumah, namun baru 600 unit yang terverifikasi untuk direalisasikan. Dewan pun berharap nilai dari bedah rumah baik renovasi maupun bangun baru bisa ditingkatkan, mengingat harga material dan tenaga buruh bangunan semakin meningkat setiap tahunnya. Untuk diketahui, anggaran bedah rumah sebesar Rp30 juta untuk renovasi dan Rp 50 juta untuk bangun baru.

“Kami harapkan di tahun 2026 ini ada penganggaran lebih, supaya ada kajian lagi. Karena kasihan sekali kalau masih dengan anggaran saat ini, sepertinya tidak cukup. Karena tenaga kerja sudah lebih mahal, kemudian juga bahan-bahan tentu lebih mahal lagi,” terang politisi Demokrat asal Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta ini.

Sedangkan dari pemaparan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Komisi II menyoroti penanganan sampah yang dinilai perlu ditingkatkan. Saat ini Badung memiliki sekitar 41 TPS 3R, namun masih membutuhkan tambahan sarana seperti mesin insinerator dan penguatan TPST.

Menurutnya, pemerintah pusat telah memberikan perhatian khusus terhadap permasalahan sampah di Bali, bahkan berencana membangun fasilitas waste to energy yang ditargetkan mulai beroperasi pada 2028. Atas kondisi ini, pihaknya meminta agar TPA Suwung ditunda untuk ditutup, sebelum solusi dari pemerintah sudah terwujud.

“Kami juga menyoroti rencana penutupan TPA Suwung pada 31 Desember 2025. Kami meminta agar penutupan itu ditunda sampai ada solusi yang benar-benar siap. Akan aneh jika TPA Suwung ditutup sementara fasilitas penggantinya belum tersedia,” imbuh Made Sada.

Sementara untuk Dinas Kominfo, Komisi II memberikan apresiasi kehadiran program Kontak Bupati terhadap pengembangan sistem pengaduan masyarakat. Saat ini, Kominfo Badung menerima sekitar 20 pengaduan per hari. Selain itu, Komisi II juga mengapresiasi pentingnya pemasangan CCTV di seluruh wilayah Badung, baik di kawasan utara maupun selatan, untuk mendukung keamanan dan pengawasan lingkungan. 

“Saya sebagai masyarakat sangat mendukung program ini (Kontak Bupati). Termasuk pemasangan CCTV dari utara sampai selatan. Karena tanpa CCTV, keamanan juga akan kurang terjaga. Kalau CCTV yang canggih, yang terpasang di mana-mana, justru untuk mengatasi keamanan akan bisa lebih terjamin,” kata Sada sembari meminta pelayanannya dimaksimalkan. (*)