Baca tanpa iklan
Sedangkan untuk Ditjen Pajak, khususnya Kanwil DJP Bali, juga diharapkan paham dengan kondisi ekonomi yang cukup berat belakangan ini.
“Jadi diberikan jalan keluar yang terbaik ke pengusaha,” katanya. Apalagi khususnya, kata dia, banyak pengusaha di Bali yang memang sedang terpuruk. Mengenai kasus Hardi, Alit beranggapan bahwa pajak telah melakukan prosedur yang sebenarnya. “Setahu saya, kantor pajak memang punya kewenangan. Kalau memang dianggap wajib pajak tidak benar, maka akan langsung disita dan ditahan badan,” katanya.
“Saya pikir kantor pajak juga tidak akan melakukan tindakan yang destruktif begitu jikalau wajib pajak melakukan tindakan yang benar,” tegasnya. Apabila setelah itu, jelas dia, masih belum puas maka wajib pajak bisa melakukan gugatan. (*)