Baca tanpa iklan
Sementara empat kabupaten lainnya yakni Buleleng, Gianyar, Badung, dan Klungkung.
Strategi pencapaian yakni dengan konsep 100 - 0 -100.
Strategi ini bermakna 100% terlayani air bersih, target 0% kumuh dan 100% sanitasi layak.
"Program Kotaku ini bagaimana kita memotivasi Pemkab, Pemkot, maupun Pemprov untuk men-zero-kan kumuh di Bali. Banyak tantangan rintangan memang, namun sudah ada instrumen kewenangan masing-masing pemerintah. Untuk wilayah kumuh yang luasnya di bawah 10 hektar merupakan kewenangan kabupaten kota, jika luasnya 10 - 15 hektar menjadi kewenangan provinsi dan di atas 15 hektar menjadi kewenangan pusat," katanya.
Dari lima kabupaten kota tersebut pihaknya akan melakukan penanganan pada 130 desa/kelurahan.
"Program Kota Tanpa Kumuh bermaksud untuk membangun sistem yang terpadu untuk penanganan kumuh, dimana pemerintah daerah memimpin dan berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan dalam perencanaan maupun implementasinya, serta mengedepankan partisipasi masyarakat," imbuhnya.
Dalam hal ini tujuan program Kotaku selain meng-zero-kan kumuh melalui proses baseline 1000-100, juga mengajak masyarakat untuk menyusun perencanaan penataan lingkungan mereka melalui failitasi pendampingan dan konsultan Kotaku.
Disertai pula dengan advokasi pemberdayaan masyarakat dalam hal mengenali masalah kumuh dan mencari solusi pemecahannya.
"Saat ini sepanjang perjalanan program Kotaku telah terjadi kolaborasi nyata dalam hal pendanaan untuk penanganan masalah kumuh di desa/kelurahan melalui peremnaan dan penganggaran dari Dana Desa, Dana Kelurahan maupun dati APBD II," katanya.
Sejak 2016 hingga kini luas kawasan kumuh pada lima kabupaten kota dampingan Kotaku yang telah tertangani yakni seluas 198,679 Hektar dan yang belum tertangani seluas 67,177 hektar.
Menurutnya dari SK kabupaten kota tentang luas wilayah kumuh di Bali tahun 2016 mencapai 465.870 hektar.
Sementara wilayah yang tidak didampingi Kotaku di sesuaikan pada luas kawasan kumuh.
"Kalau itu kewenangan pemkab ya, biar tidak tumpang tindih. Kalau misalnya lebih dari 15 persen dan perlu didampingui siap kita dampingi," katanya.
Pihaknya mengatakan tak ada target riil penuntasannya melainkan berusaha melakukan sinergi dengan semua pihak termasuk masyarakat.
"Ya kalau targetkan terlalu mimpi, yang peting berusaha bersinergi dengan teman-teman Pemkab, Pemprov, Pusat dan masyarakat,' katanya.
Ia menambahkan dalam penuntasan kawasan kumuh di Bali menggunakan pendekatan local genius. (*)