Baca tanpa iklan
TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Rabu (20/11/2019) bertempat di Kantor Dinas Kelautan Provinsi Bali digelar konsultasi publik terkait penyusunan Ranperpres tentang Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN) Sarbagita.
Acara ini digelar oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan menghadirkan beberapa stakeholder termasuk pegiat lingkungan.
Namun dalam kesempatan tersebut tak ikut diundang perwakilan dari desa adat yang terkena dampak dari proyek ini.
Hal ini pun mendapat sorotan dari Walhi Bali yang disampaikan oleh Direktur Eksekutif I Made Juli Untung Pratama.
Menurutnya, dalam pembuatan Ranperpres ini sangat penting untuk menghadirkan desa adat yang terdampak.
• Wujudkan Visi Sebagai Platform Terkemuka di Asia Pasifik, AirAsia Gandeng Maskapai Lain
• Cecep Reza Meninggal Karena Serangan Jantung, Ini Beda Serangan Jantung pada Pria dan Wanita
• Tak Dianggarkan Diskominfo Badung, Penambahan Akses Internet di Sekolah-sekolah Dipastikan Tertunda
"Dalam pembuatan Ranperpres ini penting untuk dihadiri desa adat yang terdampak besar terhadap proyek yang akan dilaksanakan, seperti rencana tambang pasir. Desa Adat Legian dan Seminyak sudah secara tegas menolak tambang pasir laut," katanya.
Untung menilai forum seperti ini, pihak desa adat sangat penting untuk dimintai pertimbangan.
Terkait sorotan dari Walhi tersebut, Kasi Kawasan Strategis Nasional, Suraji mengatakan memang dalam kesempatan tersebut tidak mengundang desa adat.
Akan tetapi, pihaknya mengaku masih memiliki forum-forum lain untuk memberikan masukan terkait Ranperpres ini.
"Kita belum (mengundang), namun dalam forum-forum lain nanti dan silahkan nanti diberikan masukannya. Ini masih draf, sangat masih banyak kesempayan memberikan masukan," katanya. (*)