Baca tanpa iklan
Dikatakan Mardika, sebelumnya sempat ada penelusuran dari tim internal desa. Di mana Mardika sendiri ikut menjadi anggotanya.
Masing-masing kaur dan kasi diaudit. Setelah ada audit, BPMPD meminta agar kasus ini diselesaikan secara internal.
Tidak lama kemudian, terdakwa dan perangkat desa lainnya yang merasa memakai uang desa mengembalikan uang. Tak terkecuali Namiartha ikut mengembalikan sekitar Rp 5 juta.
Di sisi lain, kata Mardika, terdakwa Ariyaningsih meminta agar diadakan audit independen.
Sebab, Ariyaningsih merasa tidak sendirian menggunakan uang. Namun, setelah diinformasikan biaya audit internal mencapai Rp 50 juta, akhirnya terdakwa pasrah.
"Saya bilang jika mau diaudit oleh lembaga audit independepen silakan cari sendiri. Itu biayanya sangat besar," tuturnya.
Terkait munculnya nama politisi PDIP Kadek Agus dan Jaya Negara, Mardika menyebut dirinya pernah diajak bertemu dengan dua orang tersebut.
Jaya Negara meminta Inspektorat melakukan investigasi dan diselesaikan secara internal. Namun, kasus ini berlarut-larut tanpa kejelasan kendati Inspektorat sudah turun tangan.
"Sesampainya di inspektorat tidak ada tindakan tegas," ucap Mardika.
Jaksa Astawa mencoba mengorek terkait modus penggunakan uang anggaran tersebut. Dikatakan Mardika, modus pemakaian uang yaitu dengan cara kas bon.
"Kegiatan yang tidak ada dalam RAB APBDes dibiayai oleh APBDes. Jadi, modusnya kas bon atau meminjam uang desa untuk membiayai kegiatan yang tidak ada dalam perencanaan," ungkapnya.
Kesaksian Mardika ini senada dengan kesaksian mantan kaur kesra yang saat ini menjabat Kasi Pelayanan Desa Dauh Puri Klod, Desak Ketut Istri Mahyuni.
Pun sama dengan keterangan mantan kaur keuangan Desa Dauh Puri Klod I Putu Wirawan.
Wirawan menjelaskan, dana Silpa terjadi selama dua periode Namiartha menjadi perbekel.
Sejak 2010 disebut sudah ada Silpa, tapi jumlahnya sedikit. Silpa mulai menumpuk pada 2013 dan 2014. Meski terjadi Silpa yang tidak sesuai antara buku dan realita, semuanya diam.