Baca tanpa iklan
Kepala Bagian (Kabag) Persidangan dan Risalah Sekretariat DPRD Provinsi Bali I Gusti Agung Alit Wikrama mengatakan, berbagai agenda yang ditunda seperti pengesahan Ranperda.
Ada sebanyak empat Ranperda yang rencananya disahkan oleh DPRD Bali pada 30 Maret 2020, namun harus ditunda sampai batas waktu yang belum ditentukan.
"Kita mestinya sampai tanggal 30, mestinya ada empat Ranperda yang harus kita ketok palu. Karena gubernur meminta harus diselesaikan 1,5 bulan," kata Alit Wikrama saat ditemui di Kantor DPRD Provinsi Bali, Jum'at (20/3/2020) lalu.
Keempat Ranperda yang tersebut diantaranya tentang Standar dan Penyelenggaraan Kepariwisataan Budaya Bali; tentang Penyelenggaraan Kesehatan; tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali; serta tentang Perubahan Atas Perda Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pernyertaan Modal Daerah.
Tak hanya Ranperda semata, beberapa kegiatan DPRD lainnya seperti Focus Group Disscussion (FGD), sidak-sidak oleh komisi hingga kunjungan ke luar daerah juga turut mengalami penundaan.
Di sisi lain, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) yang juga rencananya disampaikan oleh Gubernur Bali Wayan Koster pada 30 Maret 2020 juga harus turut ditunda.
Padahal sesuai dengan aturan yang berlaku, penyampaian LKPJ ini paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berkahir.
"Yang krusial ini ya LKPJ ini, karena di aturannya tiga bulan (paling lambat pelaporannya). Dan kita sudah ready sebenarnya," imbuhnya. (*)