Baca tanpa iklan
TRIBUN-BALI.COM, BADUNG - Pemerintah Kabupaten Badung melalui Badan Penelitian dan Pengembangan menggelar Web Seminar (Webinar) Nasional dengan tema "Reformasi Birokrasi di Tengah Pandemik Covid-19 Dapatkah Berlanjut?".
Acara ini dibuka oleh Sekretaris Daerah I Wayan Adi Arnawa melalui Aplikasi Zoom dari Puspem Badung, Mangupraja Mandala, Badung, Bali, Rabu (24/6/2020).
Webinar Nasional ini menghadirkan Narasumer dari Menteri Pendayagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo, yang menyampaikan materi Kebijakan Inplementasi Reformasi Birokrasi 2020-2024 Dalam Masa Pandemi Covid-19.
Selain itu juga Sekretaris Daerah Propinsi Bali Dewa Made Indra dengan materi Problematika Pemda Dalam Melaksanakan Reformasi Birokrasi, serta dari Akademisi Universitas Warmadewa A A Gede Oka Wisnumurti dengan materi Persepsi dan Ekspektasi Publik Terhadap Birokrasi Sebagai Pelayan Publik.
Bertindak selaku Moderator Kepala Badan Litbang Badung I Wayan Suambara mengakui webinar itu diikuti 1.015 peserta melalui aplikasi Zoom dan lewat Youtube sebanyak 240 peserta terdiri dari ASN instansi pusat dan daerah se-Indonesia, akademisi dan mahasiswa.
Sekda Badung I Wayan Adi Arnawa dalam sambutannya mengatakan, \pelaksanaan Webinar Nasional ini adalah dalam rangka bersama-sama \mendapatkan rekomendasi terkait implementasi dalam reformasi birokrasi, khususnya di Pemerintah Kabupaten Badung dan Indonesia pada umumnya.
“Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa reformasi birokrasi merupakan amanat dalam undang-undang yang wajib dan patut diwujudkan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, efisien, transparan, efektif dan akuntabilitas,” terangnya.
Lebih lanjut dikatakan, Pemerintah Kabupaten Badung memberikan apresiasi kepada moderator dalam hal ini Kepala Badan Litbang beserta jajarannya yang sudah bekerjasama dengan Korpri Badung, dalam rangka membuat kebijakan terkait dengan implementasi reformasi birokrasi di Kabupaten Badung.
“Saya berharap dengan Webinar Nasional ini akan tercipta Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki dedikasi, berintegritas secara transparan, akuntabilitas, serta memiliki wawasan yang jauh kedepannya dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat,” imbuhnya.
Sementara itu, Menpan RB Tjahjo Kumolo dalam paparannya mengatakan birokrasi adalah tulang punggung negara.
Kemajuan yang dicapai suatu negara ditunjang oleh kualitas birokrasinya dalam memberikan pelayanan publik.
Dalam konteks tersebut, Indonesia memiliki komitmen yang kuat untuk membangun birokrasi yang profesional dalam memberikan pelayanan.
Lebih lanjut Tjahjo Kumolo mengatakan Presiden Joko Widodo telah mengambil sejumlah kebijakan strategis untuk memastikan kinerja birokrasi sebagai tulang punggung negara.
Selain itu dapat bergerak cepat menyikapi perubahan pesat yang dipicu oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (Revolusi Industri 4.0).
“Semua ini dilakukan agar Indonesia tidak ketinggalan momentum dan mampu bersaing di era yang sangat kompetitif, maka proses pengambilan keputusan didorong menjadi menjadi lebih responsif. Mata rantai birokrasi telah diperpendek melalui penyederhaan birokrasi,” katanya