Baca tanpa iklan
“Birokrasi juga dirancang agar dapat menjadi lebih enerjik dan segar melalui mekanisme bidding jabatan, serta rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dalam birokrasi di tingkat pusat dan daerah. Selain itu, profil demografis Indonesia juga menunjukkan bahwa Generasi Y/millennial (tahun kelahiran 1981-1994) bahkan Generasi Z (kelahiran 1995-2010) yang memiliki karakteristik berbeda dengan generasi sebelumnya akan segera memasuki birokrasi Indonesia. Kondisi tersebut telah disikapi dengan menyiapkan skema Flexible Working Arrangement (FWA) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN),” paparnya kembali.
Dalam proses yang tengah bergulir deras tersebut, menurut Tjahjo Kumolo dunia termasuk Indonesia dilanda pandemi Covid-19.
Agar pelayanan publik tidak mengalami stagnasi, maka sebagian besar ASN non kesehatan pada instansi pusat dan daerah selama beberapa kurun waktu harus bekerja dengan cara lain, yaitu bekerja dari rumah (Work From Home).
Pola baru ini terpaksa dilakukan sekalipun skemanya belum siap secara utuh.
"Kondisi tersebut membuat pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) akan semakin penting, sesuai dengan tuntutan Revolusi Industri 4.0. Peningkatan kompetensi dan skill ASN pun akan menjadi unsur yang substansial,” tegas mantan Mendagri ini.
Sekda Bali Dewa Made Indra mengatakan meningkatkan fungsi penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat, beberapa langkah telah dilakukan pemerintah bahkan reformasi birokrasi bukanlah hal yang baru, akan tetapi telah berjalan dalam kurun waktu yang lama.
Ada beberapa aspek yang menjadi lingkup reformasi birokrasi, dan saat ini salah satu diantaranya adalah penyederhanaan kelembagaan.
Penyederhanaan kelembagaan yang menjadi visi dan misi Presiden Jokowi telah dilaksanakan.
Kementerian dan lembaga telah mulai melaksanakan dan khusus untuk pemerintah daerah nampaknya harus menunggu langkah-langkah kongkrit Kementerian Dalam Negeri.
Sedangkan A A Gede Oka Wisnumurti menyampaikan ekspektasi birokrasi meliputi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, meningkatnya kualitas pelayanan publik serta pemerintahan yang efektif dan efisien.
Sementara itu, Kepala Balitbang I Wayan Suambara mengatakan pelaksanaan Webinar Nasional dengan tema “Reformasi Birokrasi di Tengah Pandemi Covid-19 Dapatkah Berlanjut?”, dimaksudkan untuk menggali dan menjawab berbagai permasalahan dari pihak-pihak yang berkompeten karena pandemi Covid-19 telah menimbulkan dampak kesehatan serta dampak sosial-ekonomi yang signifikan terhadap bangsa Indonesia, namun birokrasi harus tetap bekerja dengan baik demi tegaknya NKRI dalam menghadapi pandemi.
(*)