Ombudsman Catat 564 Komisaris Rangkap Jabatan di BUMN dan Anak Perusahaannya, Berpotensi Lakukan KKN

TRIBUN-BALI.COM - Ombudsman melakukan kajian terhadap jabatan komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang disinyalir merangkap jabatan.

Menurut kajian Ombudsman, terdapat 397 komisaris di perusahaan BUMN yang rangkap jabatan pada tahun 2019.

Sementara, 167 komisaris rangkap jabatan berada di anak usaha BUMN itu sendiri.

Anggota Ombudsman Alamsyah Saragih mengatakan, indikasi rangkap jabatan di dewan komisaris sebanyak 397 pada BUMN.

• Sebulan Lakukan Penyelidikan, Pembobol Konter HP di Karangasem Berhasil Dibekuk Polisi

• Perawatan Rambut Rusak Menggunakan Buah Alpukat

• Wali Kota Risma Tiba-tiba Bersujud Sambil Menangis Saat Audiensi, Minta Jangan Disalahkan Terus

Dan, 167 terindikasi pada anak perusahaan BUMN.

“Pertama ada kira-kira 397 di BUMN."

"Dan 167 di anak perusahaan Komisaris yang terindikasi rangkap jabatan,” katanya dalam video conference ‘Ombudsman RI Mencermati Rekrutmen Komisaris BUMN dan anak perusahaan’, Minggu (28/6/2020).

Alamsyah menjelaskan, indikasi rangkap jabatan ini berpotensi merugikan negara.

Karena, akan ada sifat conflict of interest atau konflik kepentingan.

Dengan demikian, Ombudsman akan selalu mengawal proses rekrutmen jabatan di BUMN.

Alamsyah juga mengatakan, terdapat 142 BUMN yang bergerak di berbagai sektor.

Namun, hanya 15 BUMN yang menyumbangkan kontribusinya kepada negara.

Atau, sekira 76 persen pendapatan sebesar Rp 210 triliun pada tahun 2019.

“Komisaris yang rangkap jabatan otomatis dobel penghasilan."

• Satuan Sabhara Polres Badung Tingkatkan Patroli Dialogis

• Menyelinap di Bak Truk, 20 Duktang Dipulangkan karena Tidak Punya Surat Keterangan Rapid Test

• Cegah Meluasnya Wabah Covid-19, Wabup Tabanan Bagikan APD

"Dan komisaris yang ditempatkan di BUMN tidak memberikan pendapatan yang signifikan bahkan merugi,” jelasnya.