Baca tanpa iklan
Laporan wartawan Tribun Bali, Adrian Amurwonegoro
TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Kanwil DJPb Provinsi Bali Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bali mengupdate realisasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Provinsi Bali sampai dengan 31 Agustus 2020 secara total telah mencapai sekitar Rp 1,78 Triliun.
Hal ini disampaikan Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bali Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bali, Tri Budhianto saat audiensi dengan Sekda Provinsi Bali, Dewa Made Indra, di Kantor Sekretaris Daerah Provinsi Bali, pada Kamis (3/9/2020).
Dalam kegiatan tersebut Kakanwil menyampaikan progress pelaksanaan anggaran di Provinsi Bali yang mencakup Realisasi Belanja atas Beban APBN pada Kementerian/Lembaga dan Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).
"Program PEN merupakan Program Pemerintah Pusat untuk mengurangi dampak Covid-19 terhadap perekonomian melalui berbagai kegiatan yang sampai dengan 31 Agustus 2020 secara total telah mencapai sekitar Rp1,78 Triliun," ungkapnya.
• Dibuka Setelah Tujuh Bulan Ditutup Akibat Pandemi,1,4 Juta Siswa di Wuhan Kembali Belajar di Sekolah
• Kasdam IX/Udayana Ikuti Rakornis TMMD ke-109 TA. 2020 Secara Virtual
• Koster Minta Para GM Hotel di Bali Utamakan Penggunaan Produk Lokal
Lanjut dia, program tersebut dilaksanakan secara menyeluruh, tak terkecuali Provinsi Bali, dengan menyasar dua sisi, yaitu sisi permintaan (demand) dan sisi penawaran (supply).
"Biaya penanganan dampak Covid 19 yang multi dimensional ini telah berkembang dari yang semula dianggarkan sebesar Rp 405,1 Triliun, kini telah mencapai Rp 695,2 Triliun, dengan fokus pada bidang kesehatan, perlindungan sosial, insentif usaha, UMKM, pembiayaan korporasi, dan sektoral Kementerian/ Lembaga dan Pemda," paparnya
Khusus untuk di Provinsi Bali, kata dia realisasi sebesar Rp 1,78 Triliun tersebut terdiri dari dua cluster yaitu cluster perlindungan sosial dan cluster dunia usaha.
"Terdapat setidaknya tujuh kegiatan yang menjadi bagian dari cluster perlindungan sosial. yaitu Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako, Kartu Prakerja, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, Bansos Tunai, Subsidi Gaji/Upah, dan Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM), secara total realisasi ketujuh program tersebut sampai dengan 31 Agustus 2020 telah mencapai Rp 1,01 Triliun," paparnya.
Ia menjelaskan, rincian untuk masing masing program tersebut meliputi Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin yang ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Mantaat (KPM).
"Mereka yang berhak mendapatkan PKH adalah yang memiliki ibu hamiI/nifas/menyusui, dan/atau memiliki anak balita atau anak usia 7 tahun yang belum masuk pendidikan SD, dan/atau memiliki anak usia SD dan/atau SMP dan/atau anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar," ujar dia.
Realisasi program PKH per 31 Agustus 2020 mencapai Rp 238,8 Miliar yang telah disalurkan dalam tujuh tahap dengan rata-rala penerima sebesar 89.883 KPM per tahap.
Sedangkan untuk program Sembako, penerima manfaatnya adalah keluarga dengan kondisi sosial ekonomi terendah di daerah pelaksanaan disebut KPM program Sembako yang namanya termasuk di dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM) program Sembako dan ditetapkan oleh Kementerian Sosial.
Sedangkan untuk Kartu Prakerja, tidak hanya diperuntukkan bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan, namun juga untuk pekerja/buruh yang terkena PHK dan pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi kerja, seperti pekerja/buruh yang dirumahkan dan pekerja bukan penerima upah, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil.
"Realisasi program sembako sampai dengan 31 Agustus 2020 mencapai Rp 246,9 Miliar dengan rata-rata KPM sebanyak 160 ribuan per tahap, sedangkan untuk Kartu Prakerja telah mencapai Rp 6,7 Miliar dengan jumlah pesena di Provinsi Bali sebanyak 11.152 orang," jelasnya.
• Adik dan Kerabat Jaksa Pinangki Diperiksa Terkait Kasus Suap Djoko Tjandra
• Bulan Ini Penerbangan ke Wuhan Mulai Dibuka Termasuk dari Jakarta
• Paslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Denpasar Jaya-Wibawa akan Daftar ke KPU, Ini Persiapannya