Baca tanpa iklan
"Sangat mempengaruhi operasional koperasi secara keseluruhan. Koperasi sangat kesulitan untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga," ungkapnya.
Menyikapi situasi tersebut, kata Ardiasa, Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Klungkung berencana menggelar rapat dengan Dekopinda (Dewan Koperasi Indonesia Daerah) Klungkung, Senin (28/9/2020).
Diharapkan Dekopinda bisa memfasilitasi koperasi kepada Lembaga Penyalur Dana Bergulir (LPDB) demi menanggulangi kesulitan keuangan.
Selain itu, pihak koperasi harus meyakini anggotanya agar tidak terburu-buru menarik seluruh simpanannya di koperasi serta mengambil kebijakan keringanan cicilan, untuk mengantisipasi kredit macet.
"Sangat bahaya jika warga manarik tabungannya ramai-ramai di koperasi dalam waktu bersamaan. Ini sangat tidak baik bagi pertumbuhan koperasi," kata Ardiasa.
Walau demikian, Ardiasa belum menerima laporan ada koperasi yang bangkrut di Klungkung gara-gara anggotanya menarik simpanan.
Tapi bila kondisi itu terus berlanjut hingga Desember 2020, Ardiasa khawatir koperasi akan melakukan efesienasi, mengurangi jam kerja para pegawai yang berdampak pada upah mereka.
“Sampai saat ini juga belum ada PHK di koperasi. Semoga tidak sampai terjadi,” harapnya.
Wayan Ardiasa menjelaskan, saat ini terdata sebanyak 143 koperasi aktif di Kabupaten Klungkung.
"Dari jumlah tersebut, sebagian besar merupakan koperasi simpan pinjam," ungkapnya.
Ardiasa mengakui, semenjak terjadi pandemi, beberapa koperasi beralih menjadi koperasi serba usaha.
“Sekarang mulai banyak koperasi simpan pinjam yang beralih ke koperasi serba usaha. Mereka mencari peluang di tengah lesunya unit simpan-pinjam,” ungkap Ardiasa.
Lembaga Keuangan
Ketua Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kabupaten Klungkung, Drs Ngakan Made Natha mengakui, kondisi seperti saat ini secara umum menyulitkan lembaga keuangan.
"Sekarang lembaga keuangan secara umum kondisinya kontraproduktif. Bank umum saja sulit, apalagi koperasi," ujarnya.