Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribun Bali, Ahmad Firizqi Irwan
TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Dalam meningkatkan sinergitas dan kinerja aparat penegak hukum untuk bisa lebih optimal dan profesional terutama upaya pencegahan korupsi di masa pandemi Covid-19 dan tahapan Pilkada serentak 2020, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar rapat koordinasi dengan penegak hukum khususnya Polda Bali dan Kajati Bali di Gedung Perkasa Raga Garwita Polda Bali pada Rabu (21/10/2020).
Rapat yang dihadiri Wakil Ketua KPK RI yakni Lili Pintauli Siregar, Kapolda Bali Irjen Pol Petrus Reinhard Golose dan Kajati Bali Erbagtyo Rohan serta jajaran masing-masing.
Dalam penanganan kasus korupsi khususnya di Bali, Polda Bali sudah menyikapi hal tersebut bahkan tidak hanya melakukan penegakan hukum tapi juga melakukan upaya-upaya pencegahan.
Upaya yang dilakukan yakni dengan melaksanakan sosialisasi kepada para mahasiswa dan instansi pemerintah terutama dalam pengelolaan dana desa serta melakukan pengawalan penyaluran anggaran Covid-19.
Baca juga: Satu Tahanan Polisi di Buleleng Terkonfirmasi Positif Covid-19
Baca juga: Kebakaran Tumpukan Sampah Hebohkan Warga Desa Asak Karangasem, 3 Armada Damkar Diturunkan ke Lokasi
Baca juga: BREAKING NEWS: Besok Kampus Unud Sudirman Ditutup hingga Lusa
Anggaran yang di maksud yakni bantuan langsung tunai (BLT) dan bantuan sosial tunai (BST), bahkan pencegahan dan penegakan sudah dilakukan dengan berkoordinasi serta bekerjasama dengan aparat penegak hukum lainnya.
Diantaranya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan memperkuat audit aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) di Kementerian, Lembaga juga Pemda serta melakukan pengawasan program subsidi upah pekerja dalam mendukung program pemulihan ekonomi nasional (PEN).
Terkait upaya pencegahan korupsi, pemerintah tengah serius dalam menangani pandemi Covid-19 dan negara sudah sangat besar mengeluarkan anggaran untuk penanganan pandemi tersebut mengingat hal ini menjadi perhatian bersama khususnya dalam penggunaan anggaran penanganan Covid-19.
"Semoga momentum baik ini, dapat memberikan berbagai solusi terkait permasalahan yang dihadapi terutama dalam pencegahan dan penegakkan hukum kasus korupsi," ujar Kapolda Bali Irjen Pol Petrus Reinhard Golose, Rabu (21/10/2020).
"Apapun yang menjadi program dari KPK, saya selaku pimpinan Polda Bali akan selalu siap untuk mendukung dan melaksanakan serta saya yakin, masyarakat Bali juga akan turut mendukung karena masyarakat sangat yakin pada hukum karma terlebih terkait dengan tindakan yang koruptif," tambahnya.
Sementara itu, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar mengungkapkan tentang tugas dan kewenangan KPK yakni terkait strategi pemberantasan korupsi, fokus dan program tematik 2020 untuk penyelamatan keuangan dan aset daerah serta pengawalan penanganan pandemi Covid-19.
Lili Siregar bahkan menerapkan tentang program penyelamatan keuangan dan aset daerah diantaranya program sertifikasi aset, penyelesaian aset bermasalah, penertiban fasos dan fasum sebagai aset Pemkab/Pemkot.
Tak hanya disitu, optimalisasi pemanfaatan aset daerah dan penyelesaian piutang pajak dan inovasi peningkatan pajak daerah.
"Kita berupaya bersinergi salah satunya menyinggung tentang anggaran Covid-19 pada daerah petahana Pilkada di 6 Kabupaten/Kota di Bali yakni di Kabupaten Badung, Bangli, Tabanan, Jembrana, Karangasem dan Kota Denpasar," ujar Lili Pintauli Siregar.
"Ada 3 hal yang kami rekomendasikan ke aparat penegak hukum, pertama mengoptimalkan kerjasama SPDP Online, kedua mendukung implementasi program pencegahan korupsi di internal aparat penegak hukum dan ketiga melaksanakan pendidikan, sosialisasi dan kampanye antikorupsi terhadap masyarakat," tambahnya, Rabu (21/10/2020).
Baca juga: Michael Jordan Jengkel Dibanding-bandingkan dengan LeBron James
Baca juga: Pangeran Arab Saudi Dikabarkan Meninggal Dunia
Baca juga: 3 Artis yang Masuk Kriteria Wanita Idaman Boy William, Luna Maya Juga
Selain itu, dalam kegiatan koordinasi ini Erbagtyo Rohan selalu Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Bali mengapresiasi adanya pelaksanaan kegiatan rakor program pencegahan korupsi terintegrasi yang diinisiasi oleh KPK.