Berita Bali

Dukung Tunda Pembelajaran Tatap Muka, Anggota DPRD Bali Sebut Kesehatan Anak yang Utama

Penulis: Ragil Armando
Editor: Wema Satya Dinata
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Anggota Komisi IV DPRD Bali, I Wayan Rawan Atmaja saat ditemui awak media di Ruang Fraksi Partai Golkar DPRD Bali, Rabu (18/11/2020)

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR – Rencana proses pembelajaran tatap muka (PTM) yang sebelumnya mendapat ‘restu’ dari Pemerintah Provinsi Bali tampaknya batal dilakukan.

Ini karena sembilan daerah kabupaten/kota melalui Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) masing-masing sepakat untuk menunda pelaksanaannya.

Terkait hal tersebut, Anggota Komisi IV DPRD Bali, Wayan Rawan Atmaja mengatakan bahwa pihaknya mendukung kebijakan tersebut.

Ia mengaku bahwa keputusan itu sendiri diambil melalui berbagai kajian yang komprehensif.

Baca juga: Satgas Penanganan Covid-19 Buleleng Putuskan Tunda Pembelajaran Tatap Muka

“Jadi artinya begini, itu merupakan kajian dari Gubernur, Dinas Pendidikan,” katanya saat dikonfirmasi, Minggu (3/1/2021).

Apalagi, menurut dia saat ini kasus Covid-19 di Bali mengalami lonjakan yang cukup tinggi.

Dari data yang dilansir Gugus Tugas Covid-19 Provinsi Bali, jumlah kasus Covid-19 di Bali secara kumulatif yang terkonfirmasi positif  berjumlah 18.130 orang, dengan sembuh sebanyak 16.439 orang (90,67 persen), dan  meninggal Dunia 531 orang (2,93 persen).

Kasus aktif per Minggu (3/1/2021) sendiri menjadi 1.160 orang (6,40 persen), yang tersebar dalam perawatan di 17 RS rujukan, dan dikarantina di Bapelkesmas, UPT Nyitdah, Wisma Bima dan BPK Pering.

“Jadi ya sementara ini lonjakan selama ini dalam beberapa minggu sangat tinggi, kalau menurut kami jangan lah tergesa-gesa dulu untuk belajar-mengajar tatap muka,” paparnya.

Politikus Golkar itu juga mengungkapkan bahwa pihaknya berharap bahwa proses pembelajaran tatap muka di Bali dapat dilakukan jika kondisi sudah aman dari pandemi.

Apalagi, proses pembelajaran tatap muka di masa pandemi ini memiliki resiko tinggi, yakni dapat menciptakan klaster baru penyebaran Covid-19.

“Nanti kalau benar-benar sudah aman, intinya barulah kita untuk bisa belajar bertatap muka,” paparnya.

Rawan juga menyebut bahwa secara nasional juga proses tersebut belum dilakukan secara serentak.

“Juga secara nasional kan belum,” katanya.

Baca juga: Meski 90 Persen Sekolah di Badung Siap Tatap Muka, Tapi Ditunda dengan Berbagai Pertimbangan Ini

Pun begitu, ia meminta masyarakat Bali, khususnya para orang tua dan wali murid untuk bersabar dan meminta keikhlasan menerima keputusan tersebut.

 Pihaknya menyebut bahwa keputusan yang diambil oleh Pemprov dan Pemkab/Pemkot tersebut merupakan bagian dari melindungi masyarakat dari penyebaran Covid-19.

“Itu memang benar, siapapun orang tua dan wali murid pasti akan berpikir seperti itu, tapi yang menjadi pikiran pemerintah kan kesehatan jauh lebih penting dari segalanya, kan bisa tatap muka kalau sudah aman, jadi kami sangat mendukung itu,” paparnya.

Di sisi lain, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) kembali mengumumkan bahwa rencana sekolah tatap muka di bulan Januari 2021 batal diselenggarakan.

Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, ada kekhawatiran jika sekolah tatap muka kembali dibuka menjadi alasan kuat batalnya rencana tersebut.

Hal ini lantaran kasus Covid-19 di beberapa daerah di Indonesia mengalami peningkatan.

"Yakni, dengan menyalurkan bantuan kuota internet dan penerbitan kurikulum darurat," ungkap Nadiem melansir laman instagram resminya, Sabtu (2/1/2020). (*)

Berita Terkini