Baca tanpa iklan
TRIBUN-BALI.COM, GIANYAR - Ni Made Mirnawati tampak bersemangat ketika membicarakan program dan kinerjanya sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Gianyar, di kantornya, Rabu 31 Maret 2021.
Hal tersebut karena, baginya, mengabdi pada masyarakat dalam instansi pemerintahan memang menjadi cita-citanya sejak dulu.
Bahkan, perempuan kelahiran 30 Desember 1977 di Banjar Guliang, Desa Pejeng, Kecamatan Tampaksiring yang kini menikah ke Kelurahan Bitera, Gianyar ini, sampai membatalkan masuk ke Fakultas Kedokteran Umum, karena diterima di STPDN.
"Saat tamat di SMAN 1 Gianyar tahun 1996 saya ikut test kedokteran dan lulus, tapi saat itu saya juga lulus di STPDN, dan saya ambil yang STPDN, karena ingin mengabdi sebagai PNS," ujar Mirna saat berbincang dengan Pemimpin Perusahaan Tribun Bali, Fauzan Marasabessy, di Kantor DLH Gianyar, Bali, Rabu 31 Maret 2021.
Baca juga: Wawancara Wabup Bangli I Wayan Diar, Menuju Era Baru, Mengubah Tata Wajah Kota
Baca juga: Wawancara dengan Dubes RI untuk Malaysia, Lebih 50 Persen TKI di Malaysia Ilegal
Baca juga: Wawancara Sekretaris Majelis Tinggi Demokrat, Mallarangeng: Wajar Jokowi Berkomunikasi dengan AHY
Berikut ini wawancaranya:
1. Mengapa Ibu lebih memilih menjadi PNS daripada dokter?
Cita-cita sebagai seorang PNS tidak terlepas dari pengaruh orangtua saya.
Bapak saya bekerja di BUMN dan ibu sebagai seorang guru.
Yang menginspirasi saya jadi PNS adalah orangtua dan kakek saya.
Keseharian mereka sebagai seorang pelayanan masyarakat, mendidik siswa, membuat saya ingin mengikuti jejak mereka.
2. Lalu sudah menjabat sebagai apa saja dalam pemerintahan. Mengapa berminat menjadi Kepala DLH Gianyar?
Setelah terjun di dunia pemerintahan, saya telah menduduki sejumlah jabatan strategis.
Seperti, Sekdis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Gianyar, dan kini sebagai Kepala DLH Gianyar, yang mengurusi persoalan analisis dampak lingkungan, baku mutu air hingga persoalan sampah di Kabupaten Gianyar.
Posisi kepala dinas ini, tidak didapatkan dengan mudah.
Sebab saya harus bersaing dengan pegawai lainnya, hingga saya keluar sebagai peraih nilai terbaik selama lelang jabatan berakhir.
Saat itu, ada banyak OPD yang kosong, salah satunya DLH.
Dan, saya memilih DLH karena memang dari dulu saya menyukai tantangan dan hal baru.
3. Apa hal baru dan tantangan baru di DLH Gianyar?
Kini, hal baru dan tantangan baru pun telah ada di hadapan saya.
DLH itu memang bukan hanya persoalan sampah. Tapi persoalan yang paling terlihat adalah sampah.
Adapun tantangan dalam persolan sampah di Kabupaten Gianyar, adalah sulitnya mengajak masyarakat memilah sampah, mengurangi penggunaan sampah, khususnya sampah plastik sekali pakai, hingga mengajak masyarakat untuk membuang sampah pada tempat dan waktunya.
Karena itu, TPA Temesi milik Pemkab Gianyar sudah over load sejak 2019.
Sebab TPA yang luasnya hanya sekitar 4,4 hektare, setiap tahun didatangi 360 ton sampah.
Sampah yang sebagian besar datang tanpa pemilahan ini, juga menyebabkan sampah residu di sana relatif banyak, sehingga menjadi pemicu besarnya gas metana, yang mengakibatkan TPA Temesi selalu kebakaran setiap musim kemarau.
Saat ini kami mulai waswas, karena mulai memasuki musim kemarau.
4. Apa kira-kira solusi dari persoalan sampah di TPA Temesi?
Adapun solusi untuk mengurangi sampah residu di TPA Temesi, adalah menggiatkan TPS3R.
Saat ini, kami tengah gencar mendirikan TPS3R di setiap desa di Kabupaten Gianyar.
Dimana, TPS3R selama ini telah terbukti nyata, dalam meringankan beban TPA Temesi.
Sebab, dengan adanya TPS3R ini, sampah organik langsung diolah menjadi kompos, sampah yang bisa didaur ulang dijual ke pengepul, dan hanya sampah residu yang dibuang ke TPA Temesi.
Dalam pengadaan TPS3R ini, kami juga bekerjasama dengan pihak ketiga, dimana pembuatannya selama ini dibantu oleh dana CSR.
Kita terus bekerja keras supaya semua desa di Kabupaten Gianyar punya TPS3R.
5. Bagaimana pengalamannya selama menjadi Kepala DLH Gianyar?
Meskipun persoalan sampah hampir menjadi keluhan semua orang, namun masih terdapat masyarakat yang mempersulit dalam menciptakan lingkungan yang bersih.
Hal tersebut terjadi saat kami memasang pamflet tentang larangan membuang sampah.
Dimana pada suatu lokasi di Kabupaten Gianyar, pamflet ajakan dilarang buang sampah sembarangan, yang ditaruh di tempat yang tepat, selalu disobek.
Sekarang dipasang, besoknya disobek.
Lagi dipasang, lagi disobek. Begitu seterusnya.
Terkadang kami gunakan uang pribadi untuk membuat pamflet tersebut.
Tapi itu bukan persoalan buat kami.
Kami hanya ingin masyarakat itu teredukasi.
Selain itu, TPS yang dulunya ditaruh di atas trotoar atau sisi jalan, biasanya tidak dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat.
Mulai dari sampah dibuang atau ditaruh di luar TPS hingga volume sampah yang dibuang relatif banyak.
Dimana maksimal sampah yang harus dibuang ke TPS hanya satu kantung plastik.
Kondisi tersebut juga menjadikan sampah di TPS menumpuk dan merusak pemandangan.
6. Apa yang dilakukan dalam menyikapi hal tersebut?
Dalam menyikapi hal tersebut, kini TPS pun tidak ditaruh di tempat sepi, tetapi masuk ke kawasan yang ada pemukiman warga, sehingga masyarakat setempat pun bisa mengawasi si pembuang sampah.
Kalau di tempat sepi atau jauh dari pemukiman, TPS itu tidak terkontrol, tapi sejak digeser ke lokasi yang ada penduduk, warga akhirnya ikut mengontrol supaya sampah tidak menumpuk.
7. Apa imbauan kepada masyarakat?
Sampah bukan hanya tanggung jawab pemerintah.
Tetapi sampah menjadi tanggung jawab kita semua.
Karena bumi ini akan kita warisi untuk anak cucu kita.
Maka mulailah dari diri Anda. Kurangi sampah, pilah sampah, dan buanglah sampah pada waktu dan tempatnya. (*).