Baca tanpa iklan
TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA - Meski kondisi keuangan Badung bermasalah, namun pemerintah setempat memastikan akan memberikan Batuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakatnya.
Bahkan BLT yang sebelumnya sudah dilakukan saat PPKM Mikro akan kembali dikucurkan pada PPKM Darurat ini.
"Pada PPKM Darurat ini kita lakukan langkah kongkrit dengan melanjutkan kembali untuk BLT. Kami tidak mau memberikan sembako, karena bisa menimbulkan kerumunan," kata Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta saat ditemui di Gedung DPRD Badung, Bali, Kamis 15 Juli 2021.
Giri Prasta mengaku akan memerintahkan kelian banjar dinas, kepala lingkungan, Lurah, Kepala Desa dan Camat untuk memastikan uang ini harus dibawakan ke rumah-rumah, untuk mengurangi kerumunan.
Baca juga: Imbas Penerapan PPKM Darurat, Penetapan LPJ Pelaksanaan APBD Bali 2020 oleh Dewan Terancam Molor
Sayangnya, Giri Prasta tidak menyebutkan berapa anggaran yang disiapkan untuk BLT tersebut.
"Pasti ada pertanyaan, Dananya dari mana? Namun masalah itu kami berupaya maksimal. Jadi kepiawaian sebuah pemimpin itu dengan melakukan sebuah refocusing anggaran," jelasnya.
"Bahkan jujur saya katakan sampai Upah Pekerja (UP) saya dipotong, saya tidak masalah, termasuk operasional kami dipotong, saya tidak ada masalah," imbuhnya.
Disinggung mengenai sasarannya penerima BLT PPKM Darurat ini, Bupati Asal Desa Pelaga, Kecamatan Petang itu mengatakan akan diberikan untuk semua Kepala Keluarga (KK) di Badung.
Hanya saja dalam pendataan maupun regulasinya tidak tumpang tindih atau menerima dobel.
"Jadi kalau sudah menerima bansos dari pusat, tidak bisa lagi dapat. Namun untuk yang sebelumnya dapat BLT dari kabupaten tentu bisa. Ini kan sifatnya berlanjut," ucapnya.
Ditanya mengenai nominal, Giri Prasta tidak menyebutkan pasti hanya saja setiap KK bisa mendapatkan bantuan Rp 600 ribu, Rp 500 atau Rp 300 ribu.
"Kita lihat nanti berapa besarannya, yang jelas ini (BLT PPKM, Red) berlanjut," katanya.
Seperti diketahui Pemerintah Kabupaten Badung sebelumnya memberikan BLT PPKM kepada warganya yang sama sekali tidak mendapat bantuan.
Bantuan dengan nominal Rp 300 ribu per KK selama dua minggu itu adalah bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat di tengah pandemi Covid-19.
Bupati Badung Nyoman Giri Prasta juga mengakui tidak semua KK akan menerima bantuan tersebut.
Hal itu lantaran sesuai regulasi warga yang bisa dibantu yakni warga Badung yang sama sekali belum pernah mendapatkan bantuan.
Pencairan PLT PPKM saat itu pun bersinergi dan berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan Negeri Badung untuk menerbitkan legal opinion.
Dengan begitu katanya Pemkab Badung bisa menyalurkan bantuan sosial tunai Rp 300 ribu per KK kepada warga penerima manfaat sesuai dengan aturan yang berlaku.
Dari segi pendataan Dinas Sosial sebelumnya, ada 52 ribu lebih calon penerima BLT PPKM.
Namun demikian, setelah proses scanning, ditemukan data 48 ribu KK calon penerima dari total 128.398 KK yang ada di Badung.
Sementara itu, pelaksanaan PPKM Darurat sejak 3 Juli, membuat sejumlah sektor masyarakat terdampak.
Salah satunya dirasakan pedagang kecil di Jembrana, mengingat adanya pembatasan jam operasional sehingga berpengaruh terhadap omzet penjualan mereka.
Guna membantu masyarakat Jembrana, khususnya pedagang kecil yang terdampak, Pemerintah Kabupaten Jembrana mengalokasikan anggaran untuk bantuan sosial pada masyarakat.
Bantuan sosial tersebut disalurkan bertahap, mulai Kamis 15 Juli 2021.
Kepala Dinas Sosial Made Dwipayana mengatakan, sesuai arahan Bupati Jembrana sembako akan disalurkan untuk meringankan beban masyarakat terdampak, khususnya di tengah pelaksanaan PPKM Darurat.
Baca juga: PPKM Darurat, Satgas Covid-19 Buleleng Instruksikan Shalat Idul Adha Dilaksanakan dari Rumah
"Sesuai dengan arahan Bupati Jembrana untuk melakukan penyisiran serta recofusing anggaran. Kita diperintahkan untuk memberikan bantuan berupa paket sembako kepada masyarakat terdampak langsung secara terbatas," ucapnya.
Menurutnya, bantuan akan disalurkan mulai dari Kecamatan Pekutatan.
Sasarannya, pedagang kecil yang terdampak pandemi dan PPKM Darurat.
"Bantuan yang kita berikan, setiap orang mendapat 15 kg beras premium. Bantuan bersumber dari recofusing anggaran setelah diadakan penyisiran," ungkapnya.
Ia menambahkan, Pemkab Jembrana telah melakukan pendataan terhadap warga yang terdampak agar tepat sasaran.
“Sebelumnya sudah kita lakukan pendataan dan verifikasi untuk menghindari salah sasaran penerima bantuan sosial. Pendataan kita lakukan dari tingkat desa dan kami lakukan verifikasi agar tepat sasaran dan tidak terjadi double dengan penerima,” imbuhnya.
Dari data yang sudah dilakukan verifikasi itu, sudah didapatkan jumlah penerima yang tepat di masing-masing kecamatan hingga tingkat desa.
“Diantaranya, untuk di Kecamatan Pekutatan Desa Pulukan jumlah penerima bansos 98 orang. Kecamatan Mendoyo Desa Pohsanten 17 orang. Kecamatan Jembrana Desa Dangintukadaya 105 orang. Kecamatan Negara ada tiga desa yakni Desa Pengambengan 90 orang, Desa Lelateng 27 orang, dan Desa Kaliakah 91 orang. Kecamatan Melaya ada dua desa yakni Desa Ekasari 47 orang dan Desa Tukadaya 25 orang,” bebernya.
Bantuan dibagikan secara simbolis di masing masing kecamatan oleh Bupati Jembrana I Nengah Tamba dan Wakil Bupati I Gede Ngurah Patriana Krisna, Kamis.
Selanjutnya, setelah penyerahan simbolis itu, bantuan akan diserahkan langsung oleh Babinsa dan Bhabinkamtibmas di desa masing-masing.
Bupati Jembrana, I Nengah Tamba mengatakan, bantuan itu untuk meringankan sektor terdampak akibat sejumlah pembatasan di masa PPKM Darurat.
"Bantuan ini murni kemanusiaan. Tidak ada kepentingan apapun. Kami sadari, akibat pandemi begitu banyak masyarakat kita terdampak," ucapnya.
Dia menjelaskan, bantuan diberikan secara selektif setelah ada pendataan terlebih dahulu.
Untuk tahap awal ada 500 paket dibagikan tersebar di lima kecamatan.
Penerima difokuskan bagi mereka yang belum menerima bantuan pemerintah lain sebelumnya.
Sebelum bantuan turun, verifikasi untuk menentukan warga yang berhak atas bantuan juga dilakukan oleh OPD terkait.
Verifikasi juga diperlukan untuk menyesuaikan jumlah sasaran bantuan terhadap kemampuan anggaran daerah.
"Kami berharap semua dapat bantuan, tapi tidak bisa. Harus selektif. Karena anggaran pemerintah terbatas. Tapi kita akan berusaha membantu lainnya. Nanti kita sisir anggaran lagi. Kami dengar bantuan serupa dari pemerintah pusat juga akan turun. Jadi bisa dialokasikan kepada lainnya,” ungkapnya.
Selain itu, Bupati Tamba juga mengajak pengusaha sukses Jembrana untuk bergotong-royong, saling membantu di masa Pandemi. Bentuk gotong-royong itu dengan menyisihkan rezeki untuk kegiatan CSR.
Baca juga: Grab Tawarkan Sejumlah Inovasi dan Solusi untuk Penuhi Kebutuhan Harian Selama PPKM Darurat
"Saat ini belum semuanya bisa dapat, karena ada aturan dari sisi anggaran juga. Tapi saat ini kami sedang menampung CSR pengusaha maju yang selama ini memiliki usaha di Jembrana. Mudah-mudahan bisa terketuk hatinya untuk saling berbagi, sehingga lebih banyak lagi masyarakat yang bisa dibantu,” bebernya.
Sementara perwakilan pedagang, Gusti Putu Widyasari asal Desa Dangintukadaya Jembrana, menuturkan keadaannya sejak kebijakan pusat menerapkan PPKM Darurat.
Kesehariannya sebagai pedagang sayur merasa terdampak dengan diberlakukannya sejumlah kebijakan di masa PPKM Darurat, terutama karena adanya aturan pembatasan waktu berjualan sehingga hasil jualannya ikut berkurang.
"Tityang matur suksma atas bantuan ini. Karena kondisi kami begini, pendapatan juga berkurang. Mudah-mudahan semuanya bisa mendapat bantuan," ucap Gusti.
Tetap Bayar Gaji
Di tempat terpisah, pemilik usaha Distro Mayhem Bali, Komang Sudiantika atau yang akrab disapa Janz mengatakan sebanyak tiga store-nya yang berada di Kabupaten Tabanan, Gianyar dan Kota Denpasar ditutup sejak penerapan PPKM Darurat.
Dan berada dalam kondisi tersebut, ia mengakui sangat sedih, terlebih terdapat isu PPKM akan diperpanjang hingga 6 minggu ke depan.
"Sedih sih ya. Semoga yang di atas yang elit-elit bisa mengeluarkan kebijakan yang lebih baik. Bisa merasakan yang dihadapi rakyat sekarang," katanya, Kamis.
Walaupun sudah menutup tiga store-nya, Janz mengatakan, pihaknya tetap memperkerjakan karyawannya.
Misalkan pada karyawan garmennya, ia memperbolehkan karyawan membawa pulang pekerjaannya agar tetap bisa dikerjakan di rumah atau dengan sistem WFH.
Sedangkan untuk karyawan yang umumnya bekerja di toko, ia berlakukan sistem berbelanja dengan COD dan sisanya mengatur online shop Mayhem.
Sehingga dengan demikian karyawannya tetap bekerja dan menerima gaji dengan full, walaupun di tengah penerapan PPKM Darurat.
"Karyawan di garmen tetap bekerja pekerjaan dibawa pulang. Kita tetap pekerjakan semua karyawan. Untuk karyawan di tiga toko ini, semua karyawan diperkerjakan. Kita tidak rumahkan. Jadi selama PPKM ini kita punya sistem COD dan berjualan online shop. Dan sejak PPKM Darurat kan karena toko ditutup ketiganya, otomatis pengantar barang dagangan atau ranger kita bertambah. Misalkan ada yang mau COD barang di Ubud, kita ambilkan barang di Ubud. Dan Denpasar juga seperti itu, kalau di Denpasar bisa mengerjakan kerjaan online," ujarnya.
Baca juga: Dimulai Hari Ini, Pemkab Jembrana Salurkan Sembako Bagi Pedagang Kecil Terdampak PPKM Darurat
Selama PPKM Darurat, diakui Janz masih ada yang berbelanja melalui online.
Maka dari itu, pihaknya menyiasati dengan COD dan online shop atau melalui WhatsApp.
Terkait kebijakan pemerintah yang rencananya akan menerapkan PPKM hingga 6 minggu ke depan, Janz mengharapkan hal tersebut tidak terjadi. (gus/ang/sar)
Kumpulan Artikel Corona di Bali