Baca tanpa iklan
TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Pandemi Covid-19 di Kota Denpasar hingga kini masih mewabah, meskipun sudah berlangsung 1,5 tahun lebih.
Bahkan belakangan angka positif Covid-19 terus meningkat dan tak ada yang bisa memprediksi sampai kapan pandemi ini akan berlanjut.
Oleh karena itu, DPRD Kota Denpasar meminta Pemkot Denpasar memperhatikan anggaran penanganan Covid-19 di tahun 2022.
Anggota DPRD Kota Denpasar, AA Gede Mahendra mempertanyakan kesiapan anggaran untuk penanganan Covid-19 tahun 2022.
Baca juga: Sinergi Pemkot Denpasar dengan Swasta, Alfamart Bantu 250 Paket Sembako dan 100 Paket Alat Sekolah
Hal itu ia tanyakan dalam rapat kerja membahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2022 yang digelar di ruang sidang DPRD Kota Denpasar, Bali, Rabu 28 Juli 2021.
“Kita tidak tahu sampai kapan pandemi Covid-19 ini berlangsung. Dan kami ingin tahu untuk posting anggaran pandemi Covid-19 tahun 2022 itu di mana. Apa di belanja tidak terduga atau di mana?” tanya anggota dewan dari fraksi Golkar ini.
Ia meminta penjelasan tentang alokasi dari data di masing-masing OPD yang terlibat dalam penanganan Covid-19 ini.
Pertanyaan mengenai dana Covid-19 ini juga datang dari anggota DPRD dari fraksi Nasdem, I Wayan Gatra.
Ia bahkan meminta rencana anggaran dan program yang lengkap dari penanganan Covid-19.
“Mohon dipaparkan secara jelas apa program penanganan Covid-19 tahun 2022 di Denpasar, dan bagaimana pos anggaran di masing-masing program tersebut. Agar kami punya gambaran tentang itu,” katanya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Bappeda Kota Denpasar, I Putu Wisnu Wijaya Kusuma mengatakan, pihaknya telah menyiapkan anggaran Belanja Tak Terduga sebesar Rp 12 miliar.
“Untuk penanganan Covid-19 kami sudah siapkan dana BTT sebesar Rp 12 miliar. Ini untuk menanggulangi jika ada kebutuhan yang mendesak,” katanya.
Selain dana BTT, Wijaya mengatakan, masing-masing OPD yang menangani dampak pandemi Covid-19 juga sudah menyiapkan anggaran masing-masing.
Dalam hal kesehatan, fasilitas kesehatan, alat testing dianggarkan oleh Dinas Kesehatan.
Untuk pemberian bantuan sosial, termasuk bagi mereka yang menjalani isolasi mandiri, juga dianggarkan oleh Dinas Sosial.