Baca tanpa iklan
Sebelumnya diberitakan Tribun Bali, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyebutkan jika 85 persen wilayah Indonesia telah memasuki musim kemarau.
Bahkan, dari data BMKG terpantau jika akan terjadi Hari Tanpa Hujan (HTH) berturut-turut di sejumlah wilayah di Indonesia, termasuk Bali.
HTH ini menurut BMKG sendiri berkategori sangat panjang (31-60 hari tanpa hujan) dan ekstrem panjang (lebih dari 60 hari berturut-turut tanpa hujan).
Adanya kemarau panjang ini membuat kekhawatiran akan datangnya kekeringan lahan pertanian di Bali.
Dimana saat ini Bali mulai mendasarkan perekonomiannya dari sektor pertanian di masa pandemi ini.
Apalagi, karena sektor pariwisata lesu darah akibat pandemi.
"Di satu sisi pariwisata seperti ini dan pertanian adalah second line daripada ekonomi di Bali, tentu sebagai wakil rakyat di provinsi kebijakan pemerintah bagaimana di pertanian kalau sumber air tidak bisa dimanfaatkan kan gak mungkin kita paksanakan petani menanam kan rugi," kata Anggota Komisi II DPRD Bali, Kade Darmasusila ini saat dikonfirmasi, Senin 30 Agustus 2021.
Terkait fenomena tersebut, ia mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali tanggap untuk mempersiapkan datanya terkait kemarau panjang.
Ini karena dua daerah di Bali yang dikenal sebagai lumbung beras Pulau Dewata yakni Kabupaten Tabanan dan Jembrana dipastikan akan menjadi daerah yang terparah terdampak kekeringan.
"Tentu pemerintah kan harus cepat tanggap dan sadar dalam menghadapi kondisi alam yang tidak bisa kita hindari
Bali sebagai daerah lumbung padi Tabanan dan Jembrana pasti akan terdampak dari sektor pertanian," paparnya.
Baca juga: 50 Persen Desa di Karangasem Terancam Alami Kekeringan Saat Musim Kemarau
Wakil rakyat dari Dapil Jembrana ini juga menyebutkan bahwa selain sektor pertanian, sektor hortikultura lainnya seperti perkebunan juga ikut terkena dampak keras akibat kekeringan.
"Bahkan bisa saja tanaman-tanaman hortikultura seperti cengkeh, vanili, buah-buahan ada di ladang kena dampak karena gak pernah kena air," tegas Ketua DPC Gerindra Jembrana ini.
Untuk itu, dirinya meminta pemerintah tidak lepas dan cepat mengantisipasi melalui berbagai langkah-langkah yang tepat dalam menyelamatkan perekonomian dan pertanian Bali.
Darmasusila juga mendorong agar Pemprov dan Pemkab/Pemkot se-Bali yang saat ini tengah menyusun anggaran perubahan di APBD 2021 untuk memperhatikan secara khusus sektor pertanian dalam anggaran perubahan.