Baca tanpa iklan
TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR – Untuk mengantisipasi datangnya kekeringan di musim kemarau panjang, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali melakukan beberapa langkah strategis.
Salah satunya dengan membangun beberapa cubang atau bak penampungan air hujan dan embung di beberapa daerah di Bali.
Embung sendiri adalah cekungan penampung (retention basin) adalah cekungan yang digunakan untuk mengatur dan menampung suplai aliran air hujan serta untuk meningkatkan kualitas air di badan air yang terkait (sungai, danau).
Embung sendiri bertujuan menampung air hujan di musim hujan dan lalu digunakan petani untuk mengairi lahan di musim kemarau.
Baca juga: Masuki Musim Kemarau Bali Terancam Kekeringan Panjang,Dewan Minta Pemprov Tanggap Lakukan Antisipasi
Selain itu, Pemprov Bali juga telah melakukan berbagai pengadaan pompa air untuk membantu para petani.
“Kita sudah mempersiapkan adanya musim kemarau dengan membangun beberapa cubang atau embung di Bali, dan pengadaan pompa air itu,” kata PLT. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, Ketut Lihadnyana, Senin 30 Agustus 2021.
Mengenai lokasi dari cubang atau embung tersebut, pihaknya menyebutkan telah membangun di beberapa kawasan di Kabupaten Tabanan, Karangasem, dan Buleleng.
“Cubang-cubang itu ada di Tabanan sebagai sentra ya, ada di Karangasem, ada di Buleleng” terang pria yang merangkap sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Bali ini.
Pun begitu, hingga kini pihaknya belum menemukan data adanya kekeringan atau lahan pertanian yang puso akibat musim kemarau.
“Sampai saat ini kami belum mendapatkan data dari lapangan untuk adanya laporan kekeringan atau fuso,” tegas Lihadnyana.
Terkait ketersediaan pangan sendiri, Lihadnyana juga memastikan bahwa stok pangan di Bali masih dalam kategori aman.
Ini terjadi menurutnya karena pola tanam para petani Bali yang menurutnya telah tertib sesuai adat istiadat yang berlaku.
Mantan Pjs. Bupati Badung ini juga mengatakan bahwa pihaknya juga terus memantau terkait ketersediaan pangan di Bali
“Ketersediaan pangan di Bali kan pola tanamnya tertib ya, tidak khawatir soal itu. Karena kita selalu memantau stok-stok yang ada,” ucapnya.
Baca juga: Pemkab Tabanan Ajukan Rp 12 Miliar ke Pusat untuk Bangun Pabrik Porang di Desa Batungsel Pupuan
Hari Tanpa Hujan
Sebelumnya diberitakan Tribun Bali, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyebutkan jika 85 persen wilayah Indonesia telah memasuki musim kemarau.
Bahkan, dari data BMKG terpantau jika akan terjadi Hari Tanpa Hujan (HTH) berturut-turut di sejumlah wilayah di Indonesia, termasuk Bali.
HTH ini menurut BMKG sendiri berkategori sangat panjang (31-60 hari tanpa hujan) dan ekstrem panjang (lebih dari 60 hari berturut-turut tanpa hujan).
Adanya kemarau panjang ini membuat kekhawatiran akan datangnya kekeringan lahan pertanian di Bali.
Dimana saat ini Bali mulai mendasarkan perekonomiannya dari sektor pertanian di masa pandemi ini.
Apalagi, karena sektor pariwisata lesu darah akibat pandemi.
"Di satu sisi pariwisata seperti ini dan pertanian adalah second line daripada ekonomi di Bali, tentu sebagai wakil rakyat di provinsi kebijakan pemerintah bagaimana di pertanian kalau sumber air tidak bisa dimanfaatkan kan gak mungkin kita paksanakan petani menanam kan rugi," kata Anggota Komisi II DPRD Bali, Kade Darmasusila ini saat dikonfirmasi, Senin 30 Agustus 2021.
Terkait fenomena tersebut, ia mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali tanggap untuk mempersiapkan datanya terkait kemarau panjang.
Ini karena dua daerah di Bali yang dikenal sebagai lumbung beras Pulau Dewata yakni Kabupaten Tabanan dan Jembrana dipastikan akan menjadi daerah yang terparah terdampak kekeringan.
"Tentu pemerintah kan harus cepat tanggap dan sadar dalam menghadapi kondisi alam yang tidak bisa kita hindari
Bali sebagai daerah lumbung padi Tabanan dan Jembrana pasti akan terdampak dari sektor pertanian," paparnya.
Baca juga: 50 Persen Desa di Karangasem Terancam Alami Kekeringan Saat Musim Kemarau
Wakil rakyat dari Dapil Jembrana ini juga menyebutkan bahwa selain sektor pertanian, sektor hortikultura lainnya seperti perkebunan juga ikut terkena dampak keras akibat kekeringan.
"Bahkan bisa saja tanaman-tanaman hortikultura seperti cengkeh, vanili, buah-buahan ada di ladang kena dampak karena gak pernah kena air," tegas Ketua DPC Gerindra Jembrana ini.
Untuk itu, dirinya meminta pemerintah tidak lepas dan cepat mengantisipasi melalui berbagai langkah-langkah yang tepat dalam menyelamatkan perekonomian dan pertanian Bali.
Darmasusila juga mendorong agar Pemprov dan Pemkab/Pemkot se-Bali yang saat ini tengah menyusun anggaran perubahan di APBD 2021 untuk memperhatikan secara khusus sektor pertanian dalam anggaran perubahan.
"Menurut saya bicara pertanian dalam arti luas maka pemerintah harus mengantisipasi melalui program apa kira-kira bisa mempertahankan ekonomi dari sektor pertanian.
Pemerintah kabupaten maupun provinsi ini kan sedang membahas anggaran perubahan. Sehingga apakah prioritas utama anggaran perubahan di sektor pertanian,” pintanya.
Pihaknya bahkan mendorong Pemprov Bali untuk berani mengambil langkah tegas dengan meningkatkan anggaran pertanian menjadi 5 persen dari APBD.
Seperti diketahui, selama ini alokasi anggaran untuk sektor pertanian di Bali hanya mencapai 2 persen per tahun.
“Kenapa dengan sektor pariwisata tidak berjalan, pertanian diangkat 5 persen lah untuk mengantisipasi masa paceklik atau kemarau panjang,”
Dengan langkah tersebut, diharapkan pemerintah dapat memberikan berbagai stimulus ekonomi atau hibah kepada masyarakat, khususnya para petani yang terdampak kekeringan.
“Sehingga masyarakat bisa lah pelihara kambing, pelihara ayam atau petelur sehingga masih ada perputaran ekonomi sektor pertanian melalui stimulus ekonomi atau hibah kepada kelompok masyarakat melalui program padat karya,” tukasnya. (*)
Artikel lainnya di Berita Bali