Baca tanpa iklan
Sebelumnya, empat instansi di Lingkungan Pemkab Tabanan telah digeledah KPK Rabu 27 Oktober 2021.
Sejumlah pejabat di instansi terkait yang diperiksa sebagian besar telah memberikan keterangan resmi bahwa telah digeledah KPK untuk pendalaman kasus terkait Dana Insentif Daerah (DID) tahun 2018 lalu.
Saat itu Pemkab Tabanan memperoleh "hadiah" tersebut senilai Rp50 Miliar.
Sedangkan menurut pantauan di lapangan, sejumlah OPD yang digeledah KPK masih menunjukkan aktivitas seperti biasa. Semua staf dan para pejabatnya terlihat mengantor di OPD masing-masing.
"Betul, betul, betul, kemarin itu kita diperiksa sekitar 4 jam-an. Sedikit, ada 3 item berkas yang dibawa (KPK)," ungkap Kepala Bakeuda Tabanan, Anak Agung Ngurah Dalem Trisna saat dikonfirmasi, Kamis 28 Oktober 2021.
Dalem Trisna mengungkapkan, sejumlah berkas yang disita oleh Penyidik Gedung Merah Putih itu salah satunya adalah Surat Perintan Pencairan Dana (SP2D) terkait Dana Insentif Daerah (DID) 2018. Selain itu juga ada buku laporan keuangan daerah Tabanan.
Mantan Asisten II Sekda Tabanan ini juga mengungkapkan bahwa dirinya tidak mendapat pertanyaan khusus dari tim penyidik KPK.
Sebab, dirinya adalah pejabat baru yang mulai bertugas sejak 4 bulan lalu.
"Jadi KPK pada saat memeriksa ke Bakeuda tersebut hanya mencari berkas. KPK masuk di ruang kerja Kepala Badan dan di ruang kerja Kabid Perbendaharaan. Hanya itu saja," bebernya.
Di sisi lain, pria yang lebih akrab disapa Gung Dalem ini justru mengungkapkan salah satu stafnya yakni Kabid Peebendaharaan turut dipanggil oleh KPK untuk dimintai keterangan di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Bali di Denpasar sejak Kamis 28 Oktober 2021 pagi.
"Tadi Kabid kami juga sudah dipanggil untuk diminta konfirmasi. Saya ndak tau terkait apa, tadi dipanggil, ke BPKP lokasinya," ungkapnya. (*)
Berita lainnya di Berita Tabanan