Baca tanpa iklan
Oleh karena itu, terungkapnya kasus mafia tanah di Jakarta dan bekasi diharapakan jangan berhenti sampai disini.
Momen penagkapan keempat oknum pejabat BPN ini menjadi lecutan dan komiitmen aparat penegak hukum untuk menabuh 'genderang perang' kepada mafia tanah sebagai prioritas.
"Siapapun yang terlibat dan beking di belakang harus ditumpas dan diseret ke pengadilan untuk memberikan efek jera," pungkasnya.
Pembuktian Janji Mantan Panglima
Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto berjanji akan memberantas mafia tanah yang merugikan rakyat. Hadi berulang kali menyuarakan tentang penumpasan mafia tanah.
Hasilnya, gebrakan mantan Panglima TNI ini membuat pejabat BPN yang disinyalir terlibat sindikasi mafia tanah ditangkap polisi.
"Tugas saya yang pertama adalah menyelesaikan sertifikat (tanah) milik rakyat yang sampai saat ini sudah terealisasi sebanyak 81 juta. Target yang ingin kita capai 126 juta sertifikat," kata Hadi usai dilantik di Istana Negara, Jakarta.
Kata Hadi, dirinya juga ditugaskan presiden untuk menyelesaikan urusan sengketa tanah. Ia mengatakan, banyak sengketa yang terjadi karena tanah milik institusi atau pihak lain overlapping (tumpang tindih) dengan tanah milik rakyat.
Hadi mengatakan, Kementerian ATR/BPN memiliki tugas menciptakan kepastian hukum hak atas tanah rakyat, yaitu dengan mendaftarkan seluruh tanah di Indonesia.
Tugas tersebut dilaksanakan melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), salah satu Program Strategis Nasional (PSN) yang sudah berjalan sejak tahun 2017.
Dengan adanya sertifikat, kata Hadi, tidak akan ada lagi tanah tumpang tindih. Rakyat juga tidak perlu khawatir akan mafia.
"Paling ketar-ketir adalah mafia tanah. Selesai sudah. Oleh karena itu, tugas saya saat ini adalah di antaranya bagaimana memberantas mafia tanah," kata Hadi.
Untuk memberantas mafia tanah, Hadi mengaku telah berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) hingga ke Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda).
Hadi berujar, program PTSL harus diprioritaskan untuk melindungi hak rakyat atas tanah.
"Sebelum saya berkantor ke Jakarta, yang saya datangi dulu adalah kantornya Pak Kapolri, saya minta sinergi untuk mendukung saya dalam memberantas mafia tanah," ucap Hadi. (*)