Baca tanpa iklan
TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Pasca kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang diumumkan Presiden Joko Widodo, Sabtu 3 September 2022, sejumlah kalangan masyarakat berencana menggelar unjuk rasa.
Para buruh se-Indonesia akan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran menolak kenaikan harga BBM, Selasa 6 September 2022.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, mengatakan unjuk rasa itu akan digelar serentak di 33 provinsi. Termasuk di DKI Jakarta, unjuk rasa akan dipusatkan di gedung DPR.
Para buruh akan meminta pimpinan DPR, memanggil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri ESDM Arifin Tasrif untuk membahas kenaikan BBM.
Baca juga: Kenaikan BBM Pengaruhi Penjualan Makanan, Pedagang Segera Sesuaikan Strategi
Bagaimana di Bali? Kepala Departemen Kajian dan Aksi Strategis BEM FISIP Unud, Laksmi Priya mengatakan, belum ada rencana menggelar aksi terkait kenaikan harga BBM, Selasa ini.
“Dari BEM FISIP belum ada merencanakan aksi demonstrasi besok (hari ini, Red). Jika pun nantinya akan ada aksi demonstrasi, BEM FISIP akan bergerak bersama BEM PM Udayana dan beberapa organisasi maupun pihak lainnya yang nanti ikut membersamai,” ucap Laksmi saat dihubungi Tribun Bali, Senin 5 September 2022 kemarin.
Laksmi mengatakan, BEM tingkat fakultas dan BEM PM Universitas Udayana menggelar rapat konsolidasi, Minggu (4/9). Terkait hasil konsolidasi, Laksmi menjelaskan, saat ini BEM PM Unud dan BEM Fakultas bersepakat melakukan persamaan persepsi internal dan edukasi kepada mahasiswa lainnya.
“Kemarin konsolidasi itu membahas tentang kenaikan BBM. Hasilnya yakni bersepakat untuk melakukan persamaan persepsi dan mengedukasi tentang kenaikan BBM,” tambah Kepala Departemen Kajian dan Aksi Strategis BEM FISIP Unud itu.
Ketua Partai Buruh Exco Bali, I Ketut Suandi mengatakan, sampai saat ini pihaknya belum berencana turun ke jalan. Ketut Suandi berpandangan, Bali merupakan kawasan pariwisata sehingga dirinya tidak memilih opsi turun ke jalan yang dapat memicu situasi tidak kondusif.
Baca juga: Polda Bali Akan Tindak Pembeli BBM Curang, Sangkakan Pelaku Dengan UU Migas
“Untuk Bali, kita Partai Buruh tidak ada rencana bergerak turun ke jalan seperti daerah lain. Terkait kondisi daerah kita pariwisata, maka pertimbangan tyang (saya) tidak lakukan gerakan yang memicu suasana tidak kondusif,” ucap Ketut Suandi saat dihubungi, Senin.
Sementara itu, Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM) regional Bali menolak kenaikan harga BBM. Namun FSPM tak ikut aksi demo, Selasa. Pihaknya segera mengirimkan pernyataan resmi.
"Nanti setelah pernyataan resminya keluar akan saya kirimkan," kata Sekjen FSPM Regional Bali, Ida I Dewa Made Rai Budi Darsana, Senin.
Terkait dengan kenaikan harga BBM bersubsidi ini, FSPM regional Bali merasa kecewa.
“Kami merasa kecewa dengan keputusan yang dibuat pemerintah yang menaikkan BBM bersubsidi ini. Karena baru saja pariwisata di Bali mulai menggeliat,” katanya.
Rai mengatakan selain pariwisata baru menggeliat, pekerja pariwisata yang mulai bekerja pasca pandemi Covid-19 ini belum memiliki penghasilan yang masih jauh dari layak.
“Tiba-tiba BBM subsidi utamanya Pertalite naik. Jelas akan memberatkan pekerja di Bali,” kata Rai.
Karena kenaikan dari BBM ini akan berdampak terhadap kenaikan harga bahan pokok.
“Bagaimana mungkin sedang dalam masa sulit bagi masyarakat kemudian pemerintah mengambil kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi ini,” katanya.
Pihaknya berharap pemerintah meninjau kembali kenaikan harga BBM ini. Bahkan FSPM regional Bali secara tegas menolak kenaikan BBM bersubsidi ini.
“Kami bersikap bahwa kami FSPM menolak kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM ini. Ekonomi Bali dan juga nasional belum pulih,” katanya.
Ia mengatakan saat ini kebanyakan penghasilan dari pekerja khususnya pariwisata di Bali belum pulih. Rata-rata dari mereka baru mendapat penghasilan rata-rata 50 persen dari penghasilan sebelumnya.
“Mungkin daerah-daerah Badung yang kena imbas G20 sudah normal, tapi yang lain masih sekitar 50 persen kembali penghasilan mereka. Karena ada beberapa hotel belum menerapkan upah secara penuh,” katanya.
Terpisah, Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace) memberikan tanggapannya terkait naiknya harga BBM jenis Pertalite Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10 ribu per liter. Solar dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per dan Pertamax naik dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.500 per liter.
“Sementara sih belum kita lihat ya, yang jelas dampaknya pasti harga naik. Astungkara untuk konsumsi pariwisata masih rendah. Kalaupun naik, harganya mungkin tidak akan dirasakan karena hotel-hotel juga belum full. Jadi terhadap wisatawan mungkin sedikit dampaknya,” jelasnya, Senin.
Dia mengatakan kenaikan BBM ini akan lebih berdampak pada sektor penerbangan. Dari keluhan wisatawan mancanegara harga penerbangan ke Bali masih dirasa mahal, namun kebijakan tersebur dikatakan Cok Ace di luar Pemerintah Provinsi Bali.
Dalam hal ini, Cok Ace mengatakan Pemerintah sudah membuat kebijakan dalam bentuk BLT atau Kartu Subsidi dan subsidinya masih tetap ada untuk mereka terdampak dan saat ini sedang dilakukan penyaringan kelas yang tidak tepat sasaran.
“Kita lihat juga sekarang negara-negara asing masih dalam masa kesulitan juga. Saya rasakan memang berat. Sabar saja. Mari kita optimalkan apa yang kita miliki sekarang yang biasanya kita, mohon maaf yang ada di Bali, saya lihat kita sering jalan-jalan. Mungkin itu yang harus kita hemat. Kemudian fasilitas yang disediakan oleh pemerintah seperti publik transportasi mari itu yang kita manfaatkan,” imbuhnya.
Sementara itu, kenaikan harga BBM subsidi mulai terasa dampaknya dengan adanya kenaikan harga bahan kebutuhan pokok di Denpasar. Di Pasar Badung Denpasar, misalnya, harga bawang merah dan cabai rawit mulai merangkak naik.
Pada Senin (5/9) harga cabai rawit telah mencapai Rp 50.000 per kg. Padahal sebelum kenaikan BBM harga cabai rawit Rp45.000 per kg. Demikian juga bawang merah Rp 30.000 per kg. Hal tersebut diakui oleh pedagang di Pasar Badung, Ni Wayan Wandri.
"Sebelumnya harga bawang merah sempat Rp 27.000 per kg. Naik Rp 3.000 per kg. Kalau cabai rawit sudah Rp 50.000 per kg sekarang," kata Wandri.
Padahal menurutnya pasokan barang masih lancar. Harga komoditi lainnya, seperti bawang putih, kata Wandri, masih stabil yaitu Rp 22.000 per kg. Pedagang lain, Sinta Lestari, juga mengatakan hal yang sama.
Polda Akan Tindak Pembeli Curang
KEPOLISIAN Daerah Bali akan menindak pelaku kecurangan pembelian bahan bakar minyak (BBM) di SPBU. Pihaknya akan menyangkakan Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
“Jika ditemukan ada pelanggaran terkait BBM, akan diproses dengan UU Migas,” ucap Kabid Humas Polda Bali, Kombes Pol Stefanus Satake Bayu Setianto kepada Tribun Bali, Senin (5/9).
Di samping itu, kata Kabid Humas, polisi tengah menerjunkan personel demi mengantisipasi kecurangan pembelian BBM di SPBU. Adapun langkah yang diambil, yaitu dengan melakukan patroli dan menerjunkan personel intelijen.
“Yang dikedepankan Polres jajaran. Polda (Bali) backup dengan patroli-patroli dan intelijen melakukan deteksi dini,” tambah Kabid Humas.
Sebelumnya, di tengah hangatnya isu kenaikan harga BBM, Satreskrim Polres Badung mengamankan dua orang berinisial H dan S, Selasa (30/8).
Kedua orang tersebut diamankan polisi lantaran membeli 4 jeriken pertalite di salah satu SPBU di Kabupaten Badung. Pasalnya, pembelian 4 jeriken BBM jenis pertalite tersebut rencananya untuk dijual kembali. (*)
Berita lainnya di Kenaikan Harga BBM