Hasilnya disepakati untuk penanganan sampah perkotaan, dengan penerapan terpilah dan pengambilan terjadwal.

Dan penerapannya rencana Februari.

Kita minta kaling awasi orang luar yang buang sampah ke Kota," jelasnya.

Selain itu, DLH juga meminta desa di Karangasem membuat tempat pengelolaan sampah terpadu (TPST).

Dari 78 desa, yang sudah memiliki TPST sebanyak 16 desa.

"Untuk sisanya belum ada. Yang sudah punya TPST harusnya dimaksimalkan,"harap Tari, pejabat asal Kec. Kubu.

Pihaknya berharap warga ikut bersinergi, dalam memerangi sampah di Karangasem.

Sehingga volume sampah tidak menumpuk di TPA.

Sekarang pemerintah hanya melayani pengangkutan sampah sekitar Kota Amlapura.

Sedangkan untuk daerah lain diserahkan ke setiap desa.

"Sampai hari ini kita belum memiliki solusi pas untuk masalah ini.

Sebelumnya sempat ada investor, yang ingin bangun tempat pengelolaan sampah dengan memakai alat.

Sayangnya hingga kini belum terealisasi.

Kalau seandainya bangun TPA perlu anggaran besar,"imbuhnya.

Untuk diketahui, kiriman sampah dari Kota Amlapura dan sekitarnya mencapai 50 - 60 ton per hari.

TPA Butus kondisinya sudah memprihatinkan.

Volume sampah di TPA butus diperkirakan hampir mencapai 95 persen, mendekati overload.

Untuk kiriman sampahnya lumayan tinggi. (*)