DPRD Jembrana Minta Eksekutif Prioritaskan Titik Abrasi Parah yang Perlu Penanganan Segera

Usulan kembali dipertegas kembali pada 2022 ke pemerintah pusat.

"Dari kajian, usulan penanganan abrasi memiliki panjang sekitar dua kilometer. Kurang lebih anggarannya Rp100 Miliar. Itu kewenangan pusat dan membutuhkan anggaran dengan nilai sangat besar," kata Sudiarta. 

Menurutnya, selain anggarannya besar, kondisi arusnya begitu kuat.

Sehingga harus ada perencanaan yang matang seperti kontruksi atau struktur bangunan harus kuat agar penanganan abrasi bisa maksimal.

Penanganan abrasi di wilayah Pebuahan tersebut tidak bisa dilakukan dengan bertahap, melainkan harus diselesaikan sekalian.

Apalagi, di wilayah tersebut juga merupakan tanah labil. 

"Jika sebagian, dihantam lagi dengan ombak yang kuat akan percuma. Makanya tidak berani bertahap, sekali dibangun harus selesai," tegasnya.

Disinggung mengenai penanganan abrasi dengan tanggul darurat, Sudiarta menegaskan bahwa pihaknya sudah beberapa kali dilakukan pengerukan menggunakan alat berat, namun karena arus yang kuat tidak sanggup menahan ombak. 

Contohnya pada tahun 2017 lalu pemerintag sudah sempat melakukan uji coba pembuatan tanggul darurat sepanjang 80 meter namun tetap hancur dihantam ombak.

Sehingga dengan cerminan hal tersebut harus diusulkan ke pemerintah pusat agar bisa diselesaikan sekalian. 

"Tapi mami pemerintah daerah tetap memfasilitasi agar segera dilakukan pembangunan senderan dengan hasil akan diprioritaskan pada tahun 2024. Tapi ini kembali ke kewenangan pusat," tandasnya.

(*)