"Pemerintah Pusat telah menganggarkan dana desa yang diberikan kepada desa-desa di Indonesia. Salah satu peruntukannya yakni untuk BLT kepada masyarakat kurang mampu," ungkap Luky Alfirman. 

Baca juga: Jembatan Darurat Penghubung Klungkung & Karangasem Dibangun di Tangkup, Setelah Sebelumnya Putus!

Tak Leluasa Jalankan Program

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Klungkung, I Wayan Suteja mengatakan, selain BLT, perbekel juga meminta alokasi 20 persen dana desa untuk program ketahanan pangan dievaluasi.

Kata dia, tidak semua desa memiliki potensi terkait ketahanan pangan hewani maupun nabati.

Ketentuan tersebut membuat para perbekel tidak mampu menjalankan pembangunan desa secara leluasa.

"Dengan ketentuan itu, para perbekel mengaku tidak bisa leluasa menjalankan visi dan misi dalam membangun desa karena sudah ditentukan pusat peruntukan dana desa itu serta persentasenya," jelas Suteja. (*)

Berita lainnya di Bantuan Langsung Tunai