Pernyataan Mahfud MD soal Tambang Ilegal yang Dibekingi Aparat, KSAD Maruli: Aparat yang Mana?

TRIBUN-BALI.COM – Pernyataan Mahfud MD soal Tambang Ilegal yang Dibekingi Aparat, KSAD Maruli: Aparat yang Mana?

Pernyataan Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 3, Prof Mahfud MD terkait tambang ilegal dan aparat dalam debat Pilpres 2024 keempat beberapa hari lalu menuai sejumlah tanggapan.

Salah satu yang menyoroti pernyataan Mahfud MD tersebut adalah Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), Jenderal Maruli Simanjuntak.

Maruli Simanjuntak menampik ucapan Mahfud MD dan menyatakan bahwa para prajurit atau perwira mereka sudah tak lagi terlibat penambangan ilegal.

Sebelumnya, pada debat keempat Pilpres 2024, Minggu (21/1/2024), Mahfud MD menyatakan tidak mudah memberantas kegiatan penambangan ilegal karena pelakunya dibekingi oleh aparat.

Ditanya terkait hal itu, Maruli pun menyebut pernyataan Mahfud MD kurang jelas.

Baca juga: Sorotan Klaim Gibran Soal Food Estate Gunung Mas Dinilai Berhasil dan Respon Satir Mahfud MD

"Aparat juga bisa aparatur sipil ya. Belum lengkap itu. Jadi kita sulit juga di zaman sekarang ini kalau kita misalnya begitu-begitu masuk video, kita takut sekarang. Jadi enggak seberani itu lagi kita," kata Maruli dalam jumpa pers di Markas Besar TNI, Jakarta, Senin (22/1/2024), melansir dari Kompas.com via Surya.co.id.

"Jadi saya bilang gitu, aparat tuh yang mana?" sambung Maruli.

Maruli mengatakan, saat ini TNI menegakkan hukum militer terhadap seluruh prajurit dengan tegas dan disertai dengan sanksi berat.

Menurut Maruli, dengan cara itu maka para prajurit dan perwira tidak lagi terlibat dalam aktivitas terlarang seperti pertambangan ilegal.

"Kita sudah mulai. Memang kadang-kadang hukum itu akan taat setelah ada pemaksaan lah. Koridor ini kan. Kami pun sebetulnya di kondisi itu kira-kira. Kalau kita bermain tambang begitu-begitu, menjaga-menjaga, difoto, saya yakin responsnya cepat," ucap Maruli.

Maruli justru menyebut kewenangan buat memberikan izin tambang ada di tangan kementerian.

"Yang memberikan secara hukum, secara legalitas. Kami tuh enggak tahu sebetulnya, tapi kalau itu ada arah indikasi ke sana ya silakan dilaporkan," ujar Maruli.

Maruli juga membenarkan laporan tentang keterlibatan anggota TNI dalam menjaga kawasan tambang ilegal beberapa tahun silam.

Akan tetapi, kata dia, para pelakunya sudah diberi sanksi dan saat ini pengaduan terkait kegiatan ilegal itu sudah berkurang.