Akan tetapi tes tersebut hanyalah formalitas dan tidak mempengaruhi hasil.
“Menurut Pak Menpan RB yang saya dengar, tesnya hanya formalitas. Karena formalitas maka tidak mempengaruhi hasil. Jadi 4.000 ribuan yang kami ajukan tersebut disetujui menjadi PPPK,” kata Jaya Negara.
Jaya Negara menambahkan, untuk anggaran gaji pokok disiapkan oleh pusat.
Sementara untuk daerah menyiapkan anggaran untuk tunjangan dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
Namun menurutnya, untuk PPPK yang sudah diangkat sebelumnya sampai saat ini belum menerima TPP.
Hal tersebut dikarenakan pihaknya masih menunggu regulasi dari pusat.
“Kami lagi berjuang lagi ke Kemendagri setelah berkoordinasi dengan BPKAD agar TPP itu bisa dibayarkan di perubahan ini (APBD Perubahan 2024),” katanya.
Sementara itu, untuk formasi PPPK tahun 2024 yang diajukan Pemkot Denpasar meliputi guru berjumlah 432 formasi PPPK.
Kemudian ada tenaga kesehatan 59 PPPK, dan tenaga teknis 4.111 formasi PPPK.
“Kami telah menyampaikan jumlah usulan formasi PPPK di Lingkungan Pemkot Denpasar Tahun 2024 yang berjumlah 4.602 formasi PPPK, serta telah disetujui dalam persetujuan prinsip kebutuhan pegawai ASN Pemkot Denpasar oleh Kementerian PANRB,” katanya.
Selain itu, Jaya Negara juga menyampaikan peranan tenaga kontrak dalam mendukung pelaksanaan urusan pemerintah di lingkungan Pemkot Denpasar sangatlah penting.
Sehingga, dengan adanya pengangkatan PPPK ini diharapkan mampu mendukung karir para tenaga kontrak di lingkungan Pemkot Denpasar.
Jaya Negara juga menjelaskan, pada APBD Tahun 2024 ini, Pemerintah Kota Denpasar telah menaikkan pendapatan Gaji Tenaga Kontrak secara bertahap.
Hal ini selain menyesuaikan dengan UMR yang telah ditetapkan, juga diharapkan menjadi pemacu semangat bagi para pegawai untuk terus meningkatkan kinerja. (*)
Kumpulan Artikel Bali