TRIBUN-BALI.COM  - Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengatakan ada banyak kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang kecewa dengan Muktamar PKB di Bali pada Agustus 2024 lalu. Ia menilai wajar saja apabila ada wacana menggelar muktamar tandingan.

“Saya tidak menggagas (muktamar tandingan) itu. Tetapi saya kira soal mau ada muktamar lagi, boleh-boleh saja. Karena saya juga dengar banyak yang kecewa dengan muktamar Bali dan kepengurusannya,” kata Yaqut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/9).

Yaqut mengungkapkan, banyak kader PKB yang dipecat sebelum muktamar Bali digelar. Namun ia mengaku tidak pernah mendapatkan surat pemecatan dari PKB. “Saya belum menerima surat (pemecatan) sampai sekarang. Itu saya tunggu. Jadi kalau saya dipecat, saya tunggu pemecatannya bagaimana?” ujar Yaqut.

Baca juga: KPU Buleleng Verifikasi Ijazah Cabup-Cawabup, Tim juga Lacak Utang Piutang Para Pasangan Calon

Baca juga: Bumbung Gebyog dan Male Tunggu Ditetapkan sebagai WBTB

Yaqut pun berpandangan, wacana menggelar muktamar tandingan sah-sah saja sebagai sebuah upaya politik. “Menurut saya sih enggak ada muktamar tandingan. Sebagaimana yang disampaikan oleh penggagas muktamar yang seharusnya tanggal 2 dan 3 September,” kata dia.

Muktamar PKB di Bali telah melahirkan sejumlah keputusan, beberapa di antaranya adalah Muhaimin Iskandar alias Cak Imin kembali terpilih sebagai ketua umum. Sedangkan Wakil Presiden Ma'ruf Amin menjadi ketua Dewan Syuro PKB.

Ada sejumlah elite PKB yang menilai muktamar di Bali adalah muktamar cacat prosedur sehingga mereka pun mendorong digelarnya muktamar tandingan. Awalnya muktamar tandingan hendak digelar pada 2-3 September 2024, tetapi ditunda karena menunggu arahan dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU).

Ia mengatakan, muktamar yang hendak digelar ini adalah forum resmi yang dilakukan oleh para kader PKB. “Menurut saya sih enggak ada muktamar tandingan. Sebagaimana yang disampaikan oleh penggagas muktamar yang seharusnya tanggal 2 dan 3 September. Mereka bilang ya itu muktamar yang sebenarnya, kan versinya begitu, bukan tandingan,” ujar dia.

Ia menekankan, boleh saja ada dua muktamar PKB, tinggal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yang akan memutuskan muktamar mana yang sah. “Kita hargai saja perspektif teman-teman yang punya agenda untuk melakukan muktamar yang berbeda dengan muktamar di Bali. Kan tinggal nanti pengesahannya di Kemenkumham,” kata Yaqut.

Muktamar PKB digelar di Nusa Dua, Badung. Kader PKB bersama Fungsionaris Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKB berencana menggelar muktamar ulang di Jakarta, September mendatang. Mereka menyebut Muktamar PKB yang digelar di Nusa Dua Bali pada 24-25 Agustus 2024 adalah muktamar yang sesat.

Sekretaris forum ini, A Malik Haramain mengatakan jika penyelenggaraan kegiatan Muktamar PKB tersebut dilaksanakan di tengah ketegangan yang terjadi di internal PKB.  "Sejumlah penolakan muncul dari berbagai lapisan masyarakat, mulai dari tokoh adat, budayawan hingga keluarga kerajaan Bali dan tokoh pemuda. Muktamar dinilai berpotensi mengganggu stabilitas keamanan Bali," katanya, belum lama ini.

Selain penolakan dari massa yang sempat merangsek ke arena Muktamar PKB, ketegangan juga terjadi di internal PKB sebagai akibat dari kegaduhan yang terjadi antara DPP PKB dan PBNU. Salah satu ketegangan itu disebabkan sejumlah isu penyelewengan AD/ART, yang berimplikasi pada kewenangan tunggal DPP PKB oleh Muhaimin Iskandar.

"Semua penyelewengan yang terjadi pada PKB di bawah Muhaimin semakin menjauhkan partai dari khittah pendiriannya. Tata kelola kelembagaan PKB di bawah Muhaimin jadi sangat eksklusif dan penuh kesewenang-wenangan," imbuhnya.

Sehingga atas nama Fungsionaris DPP PKB, pihaknya mengatakan jika Muktamar PKB di Bali dilakukan secara tertutup dan menyalahi prinsip, kaidah demokrasi serta cacat secara organisatoris. (kompas.com)

Ma'ruf Datang Bahas Pilkada

Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin menyambangi kantor DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Jakarta Pusat, belum lama ini. Ketua Dewan Syuro PKB ini datang di tengah isu muktamar tandingan PKB kubu Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Wakil Sekretaris Jenderal PKB, Syaiful Huda,menyebutkan Ma'ruf datang untuk ikut rapat pleno perdana PKB usai Muktamar VI di Bali.