“Jika harus membeli ke pangkalan, saya harus ke selatan mencari gas. Jaraknya sekitar 6 kilometer,” kata seorang warga Desa Batuagung, Kecamatan/Kabupaten Jembrana, Ni Putu Anik (40). 

Dia berharap, kebijakan yang dinilai pro rakyat ini bakal terus digulirkan. Sehingga persoalan kebutuhan pokok di masyarakat bisa teratasi. Warga juga menyatakan tak masalah dengan harga yang sedikit lebih tinggi dari HET. “Kalau harganya lebih tinggi sedikit tidak apa-apakan asalkan barangnya ada. Berbeda jika harganya sesuai aturan misalnya Rp 18 ribu tetapi barangnya tidak ada atau jauh,” keluhnya. 

Warga lainnya yang juga sebagai pemilik warung, Abdul mengakui kebijakan penyaluran hanya di pangkalan bakal membuat susah pelaku UMKM kecil. “Kita hanya mencari untung kecil, jika dibatasi kita susah jadinya. Semoga kebijakan agar pengecer bisa menjual gas lagi bisa direalisasikan dengan baik,” harapnya.

Terpisah, Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Jembrana, I Komang Agus Adinata menyatakan, surat resmi untuk kebijakan pengecer boleh menjual gas melon dari pemerintah pusat belum diterima di kabupaten. Namun begitu, pemerintah pusat telah menyiapkan skema terbaik kepada masyarakat. “Kita tunggu surat resminya. Pasti ada Solusi,” katanya. 

Adinata menyebutkan sesuai pendataan di lapangan kebutuhan masyarakat Kabupaten Jembrana sekitar 300.000 tabung per bulan. “Hingga saat ini masih sekitar 300 ribuan tabung (kebutuhan per bulan),” jelasnya. 

Dia juga sebelumnya mengimbau agar para pengecer untuk mendaftar sebagai pangkalan resmi. Sehingga distribusi gas melon bisa dijual sesuai HET Provinsi Bali. “Astungkara pasti ada solusi terbaik dari kondisi saat ini,” tandasnya. 

Ketua Hiswana Migas Jembrana, Nyoman Cahyadi mengatakan, Hiswana Migas memastikan distribusi gas melon di Kabupaten Jembrana masih relatif aman.

Pangkalan resmi yang terdaftar juga sudah diminta untuk menyebarkan informasi pembatasan tersebut kepada masyarakat luas. Menurutnya, hingga saat ini tercatat sebanyak 422 pangkalan resmi LPG 3 kg di Kabupaten Jembrana. 

“Distribusi LPG terutama yang 3 kg ke masyarakat berjalan relatif aman di Jembrana,” kata Cahyadi saat dikonfirmasi, Senin (3/2).

Di Kabupaten Badung juga terjadi kelangkaan LPG 3 kg. Bahkan masyarakat kesulitan mencari dan membeli LPG 3 kg. Menyikapi situasi tersebut, Pemkab Badung melalui Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan (Dinas Koperasi dan UKMP) melakukan langkah-langkah antisipasi, di antaranya operasi pasar.

Operasi pasar yang digelar dengan mengusulkan di setiap desa/kelurahan di Badung ada satu pangkalan. Sehingga kebutuhan LPG 3 kg bisa terpenuhi.

Kepala Dinas Koperasi dan UKMP Badung I Made Widiana menjelaskan terkait kelangkaan LPG 3 kg atau gas melon itu disebabkan kebijakan baru sesuai dengan Surat Edaran (SE) Kementerian ESDM terbaru.

“Kalau yang sebelum-sebelumnya itu, menempatkan gas di warung-warung dan lain sebagainya, jadi masyarakat dapat membeli dari warung tapi dengan harga yang lebih tinggi dari harga eceran tertinggi (HET ) yang ditetapkan,” jelasnya.

Ia mengingatkan untuk saat ini, masyarakat diharapkan mencari LPG 3 kg di pangkalan terdekat. Untuk itu, pihaknya akan segera melaksanakan  operasi pasar, juga akan melakukan pemerataan  dan juga merapatkan barisan  untuk melakukan evaluasi  ke depannya.

Mantan Camat Kuta Selatan ini mengatakan operasi pasar akan dilaksanakan di seluruh kecamatan di Badung dalam beberapa hari ke depan. Sehingga LPG 3 kg bisa didapat masyarakat Badung.