Baca tanpa iklan
Gerindra Gianyar Tegaskan Gianyar Tidak Membutuhkan Ormas GRIB
TRIBUN-BALI.COM, GIANYAR - DPC Gerindra Gianyar dan Fraksi Gerindra DPRD Gianyar, Bali menyatakan sikap terkait adanya Ormas GRIB di Bali.
Mereka menegaskan bahwa Kabupaten Gianyar, belum membutuhkan adanya ormas tersebut.
Baca juga: KOSTER Tegas: Bali Tak Butuh Ormas Preman! Masih Ada Desa Adat & Pecalang
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Gianyar, I Gusti Ngurah Supriadi, menyatakan bahwa Gianyar saat ini tidak membutuhkan kehadiran Grib.
Menurutnya, keamanan di Bali sudah terjamin dengan adanya aparat negara seperti polisi dan TNI, serta pengamanan adat melalui pecalang.
"Kita di Fraksi Gerindra DPRD Gianyar telah mengambil sikap bahwa saat ini Gianyar tidak membutuhkan Ormas Grib, karena kita sudah memiliki petugas keamanan, di luar petugas keamanan negara, kita juga punya pecalang," ujarnya, Jumat 9 Mei 2025.
Baca juga: SINGGUNG Ormas, Kapolresta Denpasar: Tidak Ada Tindakan Merugikan Orang Lain! Bertemu Tokoh Adat
Politikus Dapil Payangan yang telah menjabat tiga periode itu menekankan bahwa budaya dan organisasi adat di Bali sudah sangat kuat dan tidak memerlukan campur tangan dari luar.
Ia juga menyayangkan adanya isu tentang adanya campur tangan Gerindra terkait masuknya Ormas Grib ke Bali, yang menurutnya tidak pernah menjadi agenda Gerindra di Bali.
"Saya ikut Gerindra dari 2008, tidak pernah Gerindra membicarakan masalah Grib, harus gabung dengan Grib tak pernah. Kalau ada organisasi kepartaian seperti, Gembira, Vira, Kesira, Tidar, itu baru kita disarankan untuk ikut," ujar Supriadi.
Baca juga: Imbau Jaga Ketentraman Bersama, Soroti Penolakan Ormas di Bali, Kapolresta Temui Tokoh Adat
Dalam pernyataan tersebut, Supriadi menegaskan bahwa kehadiran Grib di Gianyar belum dibutuhkan dan belum perlu masuk ke Gianyar, karena keamanan sudah terjamin dengan adanya aparat negara dan pecalang.
Ia juga menggarisbawahi pentingnya menjaga kebudayaan dan organisasi adat di Bali.
"Kita bertemannya tak terbatas, tapi jika ada ormas luar yang memasukan program-program untuk Bali, maka kita keberatan, dan saya tak menerima itu. Tapi melarang atau tidaknya ormas ini, itu bukan kewenangan kita. Tapi itu kewenangan pemerintah," ujar Supriadi. (*)