Baca tanpa iklan
“Simulasikan dulu sistem yang baru ini. Jika dibandingkan dengan sistem sebelumnya, sangat sauh berbeda (dengan zonasi). Sistem lama itu, mereka sudah yakin akan diterima di sekolah terdekatnya. Sekarang justru banyak persyaratannya seperti mengadu nilai dan lain sebagainya,” tutur pria yang juga Ketua Komisi II DPRD Jembrana ini.
Dia sebagai wakil rakyat berharap kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali yang yang menaungi SMA/SMK agar lebih awal mensosialisasikan terkait aturan baru.
Ini penting untuk mengantisipasi hal yang sama kembali terjadi di tahun ajaran baru mendatang. Mengingat yang jadi korban adalah siswa.
Pihaknya berharap Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Bali untuk hadir ke Jembrana khususnya Kecamatan Melaya guna memberikan pemahaman secara langsung kepada siswa atau orang tuannya.
Selain itu, juga diharapkan memberikan solusi, minimal siswa yang sekolahnya hingga puluhan kilometer itu ditampung di sekolah terdekatnya.
“Mungkin bisa menambah kelas sehingga mereka bisa tertampung di sekolah terdekat. Karena tak mungkin mereka menempuh jarak puluhan kilo untuk sekolah. Kemudian, jika tak bisa, kami harap juga pemerintah menyediakan bantuan transportasi gratis bagi siswa yang jarak sekolahnya sangat jauh agar lebih efisien waktu dan biaya. Ini harus kita pikirkan,” tandasnya.
Sementara itu, keluhan pelaksanaan SMPB tahun ini juga disampaikan orangtua di Kabupaten Buleleng.
Salah satunya Anggota Komisi III DPRD Bali, Kadek Setiawan mengaku pasca pengumuman SPMB banyak orang tua mengadu padanya.
Aduannya beragam. Mulai dari siswa tercecer hingga tidak mendapat jurusan yang diinginkan.
Padahal Setiawan menyebut seluruh persyaratan sudah dipenuhi.
“Mereka sudah memilih tiga sekolah dan memiliki nilai tinggi. Tapi masih banyak yang tercecer atau tidak terakomodir sama sekali. Mirisnya lagi, ada juga anak- anak yang berprestasi,” ucapnya ditemui Senin 14 Juli 2025.
Setiawan tak memungkiri masalah SPMB ini terjadi setiap tahun. Menurutnya akar permasalahan karena pemerintah kerap gonta-ganti sistem.
Namun menurut politisi PDI Perjuangan (PDIP) asal Desa Penglatan, Kecamatan Buleleng ini, sistem saat ini cukup baik dibandingkan periode sebelumnya.
Sebab di tahun ini, siswa boleh memilih tiga sekolah. Tentu dengan pilihan lebih banyak, peluang siswa mendapat sekolah lebih besar.
“Namun dari hasil, ternyata masih ada siswa yang tidak terakomodir, walaupun sudah memilih di tiga sekolah,” ujarnya.