Baca tanpa iklan
TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Pemkot Denpasar kini tengah mematangkan program 1 keluarga 1 sarjana untuk warga kurang mampu.
Salah satunya adalah antisipasi agar penerima program ini tak salah sasaran.
Untuk itu, Pemkot Denpasar pun belajar ke Surabaya terkait pengelolaan data kependudukan berbasis NIK.
"Sekarang sudah melalui Pak Sekda koordinasi dan bekerja sama belajar ke Surabaya angka kependudukan berbasis NIK," kata Wali Kota Denpasar, IGN Jaya Negara.
Jaya Negara pun meminta ke pusat agar Denpasar bisa mengelola data kependudukan sendiri berbasis NIK.
Baca juga: TIM Polda Bali Telusuri Dugaan Pengoplosan, Pemkot Gelar Pasar Murah Respon Kelangkaan LPG 3 Kg
"Kita minta ke pusat agar kita bisa mengulang, karena jangan sampai kita salah sasaran," paparnya.
Selain itu, pihaknya mengaku sudah ada satu kampus swasta yang akan beraudiensi untuk menjadi bapak angkat program ini.
Nantinya berdasarkan audiensi tersebut, pihaknya juga akan mengundang kampus lainnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Denpasar, I Gusti Ayu Laxmy Saraswati mengatakan, program 1 KK 1 sarjana ini nantinya juga harus dikawal dan dipastikan agar setelah tamat bisa memperoleh pekerjaan.
Sehingga, bantuan yang diberikan benar-benar bermanfaat dan bisa memberikan kesejahteraan bagi keluarga sesuai tujuan dari program tersebut.
Di samping itu, pihaknya juga menekankan calon penerima bantuan akan dipastikan kemauan dan komitmen dalam menyelesaikan pendidikan.
Jangan sampai putus di tengah jalan, terlebih sampai terlibat dengan perbuatan negatif seperti narkoba, pergaulan bebas dan sebagainya.
Sehingga program ini harus terintegrasi antara Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan Dinas Tenaga Kerja.
"Dinas Sosial yang memberi data, Dinas Pendidikan mengeluarkan anggaran dan Dinas Tenaga Kerja bertugas mencarikan pekerjaan. Sehingga program ini benar-benar tepat dan tidak percuma ada dana rakyat yang dikeluarkan kalau sampai nantinya tamat malah tidak bekerja," terangnya. (*)
Kumpulan Artikel Bali