Dana tersebut mencakup Rp 25 triliun per bulan selama 12 bulan penuh, pengadaan bahan pangan bergizi, distribusi makanan ke sekolah dan posyandu, pembayaran tenaga kerja local, dan monitoring dan evaluasi program.

“Di awal tahun 2026 kita akan full speed dan kita akan serap APBN Rp25 triliun per bulan dari Januari hingga Desember,” kata Dadan dilansir Tribunnews.com.

Dadan menjelaskan, hampir 75 persen dari anggaran Rp 335 triliun akan dialokasikan untuk intervensi makan bergizi agar penyaluran MBG lebih masif dan rutin.

“Untuk intervensinya saja kami akan menggunakan sekitar Rp 1,2 triliun per hari, atau Rp 25 triliun per bulan. Tahun depan kami targetkan pelayanan sejak awal Januari, 20–21 hari per bulan, selama 12 bulan penuh,” ujar Dadan di Jakarta, seperti dilansir kompas.com Selasa (19/8). 

Selain intervensi gizi, anggaran juga akan digunakan untuk mendukung operasional dan digitalisasi sistem. Dadan mengakui digitalisasi MBG masih tertinggal, sehingga pencatatan kehadiran anak hingga distribusi makanan belum sepenuhnya terintegrasi. 

“Tahun depan kami akan bekerja keras agar semua SPPG masuk dalam sistem digital. Data anak-anak yang hadir setiap hari bisa langsung masuk ke pusat,” ujar Dadan. 

Selain itu, dengan semakin besarnya anggaran, Dadan mengatakan bahwa BGN akan mengupayakan agar tidak terjadi lagi kasus keracunan MBG. “Kami berusaha sekuat tenaga untuk menghilangkan kasus (keracunan) ini,” kata Dadan. 

Pemerintah juga menargetkan pembangunan tambahan 18.916 dapur MBG hingga akhir 2025, sebagian besar melalui skema kemitraan.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Adies Kadir mengatakan, lembaganya pasti akan menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan program MBG. Hal tersebut disampaikannya saat menanggapi anggaran untuk program MBG mencapai Rp 335 triliun pada 2026. 

“Kami di DPR tentunya mengawasi jalannya MBG, baik pengelolaan yang diserahkan kepada anak-anak didik, kita mengawasi. Nanti kalau ada temuan, kita akan lakukan evaluasi,” ujar Adies di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (19/8). 

DPR, kata Adies, juga meminta BGN melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap pelaksanaan program MBG. Termasuk permasalahan distribusi makanan yang kerap berujung kasus keracunan MBG di sejumlah daerah. “Pemerintah kan masih dalam perbaikan terus ya, nanti kita juga masih mencoba evaluasi lebih lanjut,” ujar Adies. (mer/mpa/ali)

MBG Dibagi Dua Shift

Sebanyak 16 sekolah di wilayah Kecamatan Sukasada menerima program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG). Proses distribusi dibagi secara dua shift yakni pagi dan siang.  

Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Buleleng Sukasada Pancasari Yayasan Widarba, Ketut Pingki Ardina menyebutkan, jumlah penerima manfaat pada MBG tahap pertama ini sebanyak 2.604 orang. Jumlah ini tersebar di 16 sekolah, meliputi empat TK, delapan SD, dua SMP, dan dua SMA/SMK.

Operasional di dapur sehat melibatkan 50 orang. 47 diantaranya merupakan operator, dua orang ahli gizi, dan satu orang akuntan. 47 orang operator ini merupakan masyarakat sekitar.