DPRD Badung Datangi Bali Padel Academy di Canggu Bali, Belum Berizin Namun Sudah Bayar Pajak

TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA - Bali Padel Academy yang berlokasi di Jalan Babakan Kubu, Canggu, Kecamatan Kita Utara didatangi Komisi I, II dan III DPRD Badung dan sejumlah instansi terkait, untuk melakukan pemeriksaan perizinan pada Rabu 17 Desember 2025. 

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, ternyata usaha yang menyediakan arena olahraga kekinian 'Padel' itu tidak mengantongi izin lengkap.

Menariknya, saat beroperasi sejak tahun 2023, tempat olahraga dan Bar itu sudah membayar pajak di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung. Bali Padel Academy masuk kategori penanaman modal asing (PMA). 

Usaha ini, selain tanpa izin, juga terang-terangan melanggar zona karena dibangun di atas sawah dan masuk kawasan lahan LP2B.

Baca juga: SETELAH Viral, Bangunan Ilegal di TWA Penelokan Akhirnya Dibongkar Satpol PP, Simak Alasannya!

Pemkab Badung melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Badung bahkan blak-blakan mengaku sudah memberikan surat peringatan I, II dan III kepada usaha ini. Namun belum digubris hingga saat ini. Semua terungkap saat gabungan Komisi I, II dan III DPRD Badung menggelar sidak.

Sidak dipimpin Wakil Ketua Komisi I, I Gusti Lanang Umbara bersama Ketua Komisi II, Made Sada dan Ketua Komisi III, Made Ponda Wirawan. Nampak hadir sejumlah anggota Komisi seperti Made Suryananda Pramana, Wayan Puspa Negara, IB Manubawa dan Made Retha.

Sementara dari OPD terkait, tampak hadir jajaran dari Dinas PUPR, DPMPTSP, DLHK, Bapenda dan Satpol PP Badung.

Dalam pertemuan dengan pihak manajemen, tim teknis Pemkab Badung baik Bidang Tata Ruang PUPR, DPMPTSP, DLHK menegaskan bahwa Bali Padel Academy tidak diberikan izin karena berada di kawasan pertanian. Izin yang tidak dikantongi meliputi PBG, SLF dan Amdal. 

Alamat usahanya juga tidak sama dengan lokasi usaha. 

Atas semua pelanggaran itu PUPR Badung telah memberikan teguran keras 

"Bangunan seperti ini tidak sesuai dengan peruntukan dan melanggar tata ruang karena di kawasan pertanian. Kami sudah berikan Surat Peringatan I, II dan III, sekarang menunggu tindak lanjut Satpol PP," ujar Larasati perwakilan dari PUPR Badung.

Namun meski tanpa izin, pihak Bapenda mengakui Bali Padel Academy sudah memiliki nomor pokok wajib pajak daerah (NPWPD). Sejak tahun 2023, bahkan telah mulai membayar pajak ke Pemkab Badung.

"Tercatat usaha ini membayar pajak ke kita sekitar Rp 250 juta setiap bulan," ujar Plt Sekretaris Bapenda Badung, I Made Dedy Sandrawan.

Sementara ditemui disela-sela sidak, Wakil Ketua Komisi I, I Gusti Lanang Umbara menegaskan, bahwa pihaknya sidak langsung ke Bali Padel Academy karena ada laporan masyarakat kalau usaha ini melanggar perizinan. 

Dan setelah kroscek, ternyata benar usaha yang berada di areal persawahan ini sama sekali belum mengantongi izin dasar, baik PBG, SLF dan Amdal.