Enam Ribu Warga Badung Berdampak Penonaktifkan BPJS PBI, Begini Langkah Pemkab Badung

TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA - Ribuan warga di Kabupaten Badung terdampak dari penonaktifan kartu BPJS PBI oleh pemerintah pusat. Akibatnya, pelayanan kesehatan ribuan masyarakat  di Badung itu harus bayar bila berobat ke puskesmas atau rumah sakit.

Pemkab Badung mencatat ada  enam ribu lebih warga yang terdampak, yang masuk kepesertaan PBI. Kendati demikian dengan adanya malsalah tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung melalui Dinas Kesehatan langsung gercep dengan mengalihkan pembayaran BPJS PBI pusat yang tidak aktif itu menjadi tanggungan APBD Badung.

Dengan ditanggung APBD,  warga Badung kini tidak perlu khawatir lagi akan jaminan layanan kesehatan gratis. Pasalnya, semua warga yang memiliki kartu keluarga (KK) Badung sudah tercover BPJS PBI dan Krama Badung Sehat (KBS).

Baca juga: Proyeksi 40 Ribu Wisatawan India, Kemenpar Targetkan Transaksi Rp48 Miliar di Tahun 2026 

Kadiskes Badung dr Padma Puspita, Selasa 10 Februari 2026 menyebutkan kurang lebih ada 6 ribu warga Badung yang BPJS PBInya di nonaktifkan pemerintah pusat.

"Astungkara, sekarang sudah aman. Benar kemarin memang ada enam ribuan BPJS PBI warga Badung tidak aktif karena kebijakan pusat itu," ujar dr Padma

Baca juga: Audensi Terkait Kualitas Infrastruktur, Bupati Satria Dorong Realisasi Pinjaman Daerah

Menurut dr Padma, Pemkab Badung selama ini telah memiliki layanan kesehatan gratis yang menanggung seluruh warganya. Jadi, bagi warga yang tidak  ditanggung oleh layanan kesehatan lain secara langsung akan ditanggung oleh BPJS PBI dari APBD Badung.

"Enam ribuan itu sudah langsung kita aktifkan dengan masuk sebagai tanggungan Pemkab Badung. Jadi, bagi warga sebenarnya tidak ada masalah. Bahkan, warga banyak pada tidak tahu kalau BPJS PBI mereka sempat non aktif dari pusat," jelasnya.

Jikapun ada warga yang BPJS PBI nya masih  tidak aktif, dr Padma menyebut itu murni karena persoalan tercecer saja. Mengingat saat ini warga Badung sudah ditanggung kesehatannya.

"Mungkin ada satu dua yang begitu (BPJS masih tidak aktif). Dan itu tidak masalah, mungkin karena kurang update data sata saja. Nanti bisa lapor ke Puskesmas akan dibantu diaktifkan, atau hubungi call center Dinas Kesehatan pasti aktif," tegasnya.

Lebih lanjut, dr Padma mengimbau agar masyarakat segera menghubungi layanan Puskesmas terdekat atau call center milik Dinas Kesehatan Badung jika memgetahui BPJS mereka tidak aktif. Diakui  penonaktifan BPJS PBI enam ribuan warga Badung ini tidak ada kaitan dengan kebijakan Pemkab Badung. Itu murni merupakan kebijakan nasional yang kebetulan di Badung ada enam ribuan warga yang terdampak.

"Kami tegaskan ya, ini kebijakan nasional. Pemkab Badung komitmen memberi pelayanan kesehatan gratis bagi seluruh warganya. Jadi, warga Badung jangan khawatir, persoalan BPJS PBI yang banyak tidak aktif secara nasional ini di Badung sudah aman. Semua warga Badung berobatnya gratis," imbuhnya. (*)