OMONG KOSONG 'One Island One Management' Ari Dwipayana Sayangkan Tak Ada Realisasi Sama Sekali

TRIBUN-BALI.COM - Bencana Banjir yang melanda Bali, memberikan pelajaran berharga yang mengharuskan para elite pemerintahan di Bali, tidak menjadikan konsep One Island One Management sebatas slogan kosong yang miskin implementasi.

Banjir yang paling parah melanda hilir (Denpasar), bukan hanya problem tata kelola di hilir semata tapi juga problem tata kelola yang disumbangkan di area hulu dan tengah (Bangli, Badung dan Gianyar).

"Kita harus belajar dari para leluhur dalam mengelola Bali. Kesadaran sebagai satu kesatuan ekologis (bentang alam), membuat para leluhur Bali, sejak Sri Kesari Warmadewa telah menginisiasi konsep "Bali Dwipa" sebagai sebuah pulau yang Aneka Twa- Eka Twa, beragam tapi menjadi satu kesatuan: teologi, budaya, ekologi dan juga bentang alam," sebut Ari Dwipayana, dalam siaran persnya. 

Filosofi ini sesungguhnya telah ditangkap di era kekinian dalam gagasan "One Island, One Management". Tapi, faktanya, dalam tata kelola pemerintahan yang berlangsung selama ini, konsep Bali sebagai satu kesatuan yang terintegrasi, justru hanya dijadikan pepesan kosong dan miskin implementasi.

Baca juga: DONASI Rp41 M dari Timor Leste Dikoordinasikan Gubernur, Kemenko PMK Bangun Hunian Tetap di Bali?

Baca juga: POLEMIK Sekda Bali Ramai di Medsos, Gubernur Koster Bela, Sebut Wajar Peran Seorang Pembina Pegawai

Hal itu disebabkan oleh munculnya sekat-sekat ego-kabupaten/kota  maupun ego-sektoral. Sebagai contoh: penanganan sampah yang buruk di kabupaten  wilayah hulu atau tengah, akan berdampak pada kota Denpasar yg berada di hilir.

Masing-masing terkesan berjalan sendiri-sendiri.  Begitu juga kementerian/lembaga melalui balai-balai yang mengelola hutan di hulu, DAS di tengah hanya berjalan sendiri berdasarkan kewenangannya tidak terintegrasi dengan kebijakan/program kabupaten/kota.

Untuk mengatasi ego kabupaten dan ego sektoral, posisi Gubernur Bali sangat strategis.  Gubernur Bali bukan hanya sebagai wakil pemerintah pusat di Bali tetapi juga sebagai kepala daerah Provinsi Bali.

Peran ganda tersebut memungkinkan Gubernur Bali  berperan sebagai kekuatan intemerdiary, yang menyambung kepentingan antar kabupaten/kota di Bali, antara kepentingan kabupaten/kota di Bali dengan pemerintah pusat, agar bisa berjalan sinergis.

Gubernur lah yang seharusnya menjadi simpul utama untuk mewujudkan: "one island one management". Gubernur lah yang harus berperan menekan ego kabupaten dan juga membatasi ego sektoral dari kementerian/lembaga utk mewujudkan Bali Mawa Cara. (*)