Ini Hasil Temuan Awal BPN Bali Terkait Polemik Akses Jalan Warga yang Ditutup GWK

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional atau BPN Provinsi Bali telah menindaklanjuti permasalahan akses jalan warga yang di tutup oleh Garuda Wisnu Kencana (GWK) Cultural Park Bali.

Dimana tim BPN telah terjun ke lapangan dan hasil temuan awal tim lapangan didapatkan bahwa ada kesalahan.

"Kemarin sudah dicek, laporan anggota kami memang salah itu. Harusnya jalan, dan mesti akses untuk masyarakat juga, tidak hanya aksesnya GWK," ujar Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Bali, I Made Daging, usai memimpin apel peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang (HANTARU) di halaman Kantor BPN Bali, Rabu 24 September 2025.

Baca juga: SELAMAT JALAN Ni Ketut Irawati, Kondisi Kepala Jadi Sorotan, Kecelakaan Tragis di Buleleng

Ia menambahkan laporan dari anggota saya yang ikut ke lapangan itu memang jalan dan perlu diverifikasi kembali lebih lanjut dengan data yang ada.

Semuanya perlu dicocokkan kembali fakta di lapangan dengan data yang ada di BPN.

Baca juga: JASAD Pria Australia Dipulangkan Tanpa Jantung, RSUP Sanglah Disorot, Keluarga Buka Rahasia ini

"Perlu memverifikasi kembali, kami mencocokan dengan data yang di BPN. Dari semula apakah jalannya seperti apa. Jangan sampai misalnya ini memang haknya GWK, Kita kalau mau pakai, harus minjem misalnya. Jadi ya itu yang perlu dipastikan," imbuhnya.

Apakah ada kemungkinan manajemen GWK meminjam badan jalan itu kemudian akses jalan ditutup?

Made Daging menyampaikan kemungkinan terhadap meminjam akses jalan umum itu ada tetapi perlu dilakukan verifikasi lebih lanjut.

"Ada kemungkinan. Ada kemungkinan (pelanggaran memakai akses jalan lalu ditutup), Tapi pastinya kemarin laporan sementara memang jalan katanya. Di dalam data di BPN," jawab Made Daging. 

"Kalau setelag diverifikasi dan dipastikan itu jalan umum, harus dibuka. Apalagi sekarang sudah ada dalam PP Nomor 18 Tahun 2021 atau Permen ATR 18 2021, ada larangan untuk menutup akses bidang-bidang tanah itu," sambungnya.

Namun hingga hari ini pihaknya (BPN Bali) belum melakukan komunikasi dengan manajemen GWK Bali terkait masalah yang diadukan oleh puluhan warga Banjar Adat Giri Dharma Desa Adat Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Badung, pada Senin (22/9/2025) lalu.

Tetapi tidak menutup kemungkinan BPN Bali akan mengadakan pertemuan dengan pihak GWK dan warga agar tidak terjadi informasi yang simpang siur serta segera dapat solusi terbaik.

Namun mengenai kapan waktunya Made Daging belum dapat menentukan dan akan berlangsung dimana.

Diberitakan sebelumnya, puluhan warga Banjar Adat Giri Dharma Desa Adat Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Badung, mengadukan penutupan akses jalan beberapa rumah warga yang diduga dilakukan oleh pihak manajemen Garuda Wisnu Kencana (GWK) ke DPRD Bali pada Senin 22 September 2025.

Puluhan warga datang langsung dengan Bendesa Adat Ungasan yang juga Wakil Ketua I DPRD Bali, I Wayan Disel Astawa.

Kedatangan puluhan warga langsung diterima, oleh Komisi I DPRD Bali dan juga Wakil Ketua III DPRD Bali, I Komang Nova Sewi Putra.

Salah satu warga adat Banjar Giri Dharma, I Wayan Sugita Putra, menceritakan bahwa jalan yang sering dilalui warga dan sering dijadikan bermain layang-layang sebab akses jalan mereka ditutup sejak setahun lalu. 

“Pihak manajemen GWK telah berjanji sejak September 2024 lalu, akan segera membuka akses jalan warga yang ditutup tersebut. Namun hingga kini janji tersebut belum terealisasi,” kata Sugita Putra. 

Bendesa Adat Ungasan, I Wayan Disel Astawa, mengatakan bahwa dalam aturan akses masyarakat tidak boleh ditutup.

Baik oleh perusahaan, swasta maupun pemerintah daerah. Justru perusahaan atau swasta maupun pemerintah daerah wajib hukumnya untuk menyediakan akses jalan kepada warga masyarakat.(*)