NENEK Sampai Harus Lewati Lorong Temui Cucunya! GWK Dideadline Bongkar Temboknya Jam 12 Malam Ini!

“Sama dengan tidak mengindahkan hasil RDP (Rapat Dengar Pendapat) tanggal 22 September lalu di DPRD Bali. Dan menginjak-injak harga diri masyarakat Bali khususnya Desa Ungasan,” ujar Disel Astawa dengan tegas menyesalkan dipasangnya CCTV tersebut, saat ditemui kemarin.

Ia menambahkan hasil RDP waktu itu merekomendasikan pagar tembok yang sudah dibangun itu agar dibongkar dan digeser timur agar masyarakat dapat akses jalan. Di mana hal itu sesuai dengan berita acara tertanggal 30 Oktober 2007 yang lalu dan telah disepakati antara manajemen GWK dengan warga masyarakat. Surat kesepakatan itu masih ada dan dipegang olehnya.

Pemasangan CCTV ini menjadi bukti bahwa manajemen GWK tidak bisa diajak musyawarah dengan baik. Warga menjadi merasa dimata-matai oleh GWK karena CCTV mengarah ke depan pagar tembok dan di balik pagar tembok itu ada rumah-rumah warga yang terisolir. 

Dari informasi yang didapatkan Disel Astawa, terdapat tiga unit CCTV dipasang di sepanjang Jalan Maghada itu. “Sekarang dimatai-matai dengan CCTV. Saya benar-benar sedih, karena selama sekian tahun tidak pernah dipasang CCTV dan baru dipasang sekarang,” kata dia.

Anggota Komisi X DPR RI I Nyoman Parta juga turun melihat langsung kondisi rumah warga yang terisolir. Parta didampingi Bendesa Adat Ungasan sekaligus Wakil Ketua DPRD Bali I Wayan Disel Astawa diajak berjalan kaki melihat pagar tembok dan rumah warga yang tertutup akses jalannya karena ada tembok tersebut.

Bahkan politisi senior PDI Perjuangan (PDIP) Bali ini diajak merasakan langsung berjalan kaki di antara tembok warga dengan pagar tembok GWK yang hanya selebar kurang lebih 1 meter. Ia juga mengajak berbincang dengan warga yang rumahnya terisolir.

“Sebelum turun ke lapangan saya bertemu dengan Kepala Desa, Bendesa Adat, Kelian Adat dan BPN Badung. Dari semua itu ada surat-suratnya lengkap dan jelas,” ujar Parta.

Surat-surat yang diperlihatkan kepada Parta ini membuktikan secara sah bahwa tanah itu jalan. Pertama, jalan yang ditembok dengan beton itu adalah milik Pemkab Badung dan semuanya tertuang dalam surat-surat yang ada. Ia menambahkan kemudian di timur juga, di sebelah ini, kondisinya jawaban dari BPN adalah jalan. Jadi baik di jalur timur maupun jalur barat, itu adalah jalan.

Fakta kedua, ada surat menyurat dari pihak GWK dengan Pemkab Badung yang pada intinya, penyerahan (sebidang tanah) GWK kepada Pemkab Badung bahwa itu diserahkan dan silahkan dimanfaatkan oleh masyarakat. Kemudian surat kedua adalah surat permintaan pengelolaan jalan oleh GWK kepada pihak Pemkab Badung. 

Pemkab Badung menjawab dua surat intinya menolak tanah itu yang minta dikelola oleh GWK. Selanjutnya, adalah surat permintaan untuk jalan itu dilakukan pengaspalan di mana Pemkab hanya bisa mengaspal di tanah jalannya sendiri.

“Prinsipnya adalah itu adalah tanah milik Pemda Badung. Saya secara perorangan (pribadi bukan atas nama DPR RI) mendukung Pemkab Badung agar membongkar tembok itu,” tegas Parta.

Parta kembali menegaskan dirinya mendukung Pemkab Badung membongkar tembok beton itu agar masyarakat tidak lagi terisolir. “Jika GWK tidak melakukan pembongkaran secara mandiri artinya dilakukan sendiri, pihak Pemda harus segera melakukan pembongkaran,” papar Parta.

“Tidak boleh siapapun menembok jalan milik pemerintah ini perseden tidak baik kalau dibiarkan nanti banyak tempat akan terulang, banyak dicontoh bahwa menembok jalan pemerintah itu boleh. Agar tidak dicontoh orang lain segera lakukan pembongkaran,” jelasnya. (sar/zae)

Nuarta Sebut Dulu Jalan Proyek

Seniman pendiri patung Garuda Wisnu Kencana (GWK) Cultural Park, I Nyoman Nuarta, angkat bicara menanggapi mengenai dibangunnya pagar tembok yang menutupi akses jalan warga Banjar Adat Giri Dharma Ungasan.

Nuarta menyampaikan tidak tahu menganai GWK membangun pagar tembok itu dan yang dilakukan oleh GWK. Menurutnya bukan lagi wewenangnya karena kepemilikan diambil alih pihak PT Alam Sutera Realty.