Diterpa Keracunan Massal, Bisakah Program MBG Lanjut di Bali? Ini Pandangan Akademisi 

Menurutnya, pergerakan program MBG di Bali ini memang agak lambat ya.

Bahkan di awal program ini hanya berjalan di dua kabupaten.

Itu pun langsung di bawah BGN, Jembrana dan Karangasem.

Pemda sendiri, pada saat itu tidak banyak tahu gitu tentang pergerakan MBG di Bali.

Kemudian makin ke sini sudah semakin banyak sasaran penerima mendapatkan MBG.

Selain pergerakannya yang lambat, persebaran MBG di Bali juga tidak rata. 

Sedangkan untuk kasus keracunan, sebetulnya ia mengatakan telah mengungkapkan kekhawatiran.

Terutama di daerah-daerah yang tidak tersedia SPPG dengan terakreditasi baik, kemudian diserahkan kepada yang bukan ahlinya.

Lalu bagaimana dengan daerah-daerah di pelosok yang tidak terlampir dalam penyediaan makanan dan susu.

Tentang keamanan makanan itu pun juga dipertanyakan. Belum lagi bersentuhan dengan budaya masyarakat setempat. 

“Kemudian kalau diteruskan atau tidak sangat tergantung pada evaluasi dulu. Saya juga sudah pernah menyarankan dari segi akademis, mestinya ada update gitu."

"Mungkin dianggap ini hal biasa, tapi kalau kami melihatnya sangat komprehensif. Di update dong datanya, misalnya kalau di nasional, berapa persen yang sekarang bergerak atau di Bali, berapa persen yang sudah terkena pengimbasan dari MBG itu. Kemudian apa masalah-masalah yang muncul. Jadi semua pihak memiliki atensi,” paparnya. 

Selain itu juga ia mempertanyakan kenapa jumlah SPPG-nya tidak bertambah? Apakah ada ketakutan dari masyarakat?

Apakah terlalu faktor birokratis yang diminta? Apakah terlalu banyak, mungkin perusahaan-perusahaan catering menganggap itu bukan bagian dari, keuntungannya sebab harus menyediakan peralatan makan berbentuk ompreng.

Kemudian bagaimana, mereka juga pengolahannya yang memiliki radiusnya. Pelibatan organisasi-organisasi gizi yang kemudian juga persatuan perusahaan catering itu semestinya bisa dilibatkan. Sehingga semakin mempercepat realisasi penerima MBG.