Berita Bali

HILANG Rp244 Miliar Bagi Denpasar, Dana Transfer dari Pusat ke Gianyar Terpangkas Rp185 Miliar

Namun demikian, kata Mahayastra, akibat adanya pemotongan dana transfer itu, dirinya terpaksa harus menyeleksi program prioritas.

Tribun Bali/DWI S
ILUSTRASI - Pemerintah pusat melakukan pemangkasan dana transfer ke daerah pada rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (RAPBN) Tahun Anggaran (TA) 2026, anggaran TKD ditetapkan sejumlah Rp 650 triliun atau turun 24,8 persen dari outlook TA 2025 sebesar Rp 864,1 triliun. 

Pihaknya mengaku saat ini P3K masih mendapat gaji dari Pusat. Ke depan akan ditanggung PAD Kabupaten Badung, sama dengan pegawai yang lainnya.

Pihaknya merinci pada tahun 2025 ini Badung mendapatkan dana dana transfer sebesar Rp 730.507.975.000. Berbeda dengan tahun 2026 mendatang Badung hanya mendapatkan Rp 708.937.277.000. “Jadi total pengurangan ada Rp 21.570.698.000 yang sebelumnya untuk pegawai P3K,” kata dia. 

Di sisi lain Pemkab Gianyar kehilangan dana transfer dari pemerintah pusat sekitar Rp 185 miliar. Bupati Gianyar, I Made Mahayastra saat dikonfirmasi membenarkan hal tersebut. Kata dia, dengan adanya pemotongan dana transfer dari pusat, telah berdampak pada pagu anggaran di Kabupaten Gianyar.

Namun ia menegaskan dampaknya tidak signifikan. Sebab selama ini sumber pendapatan Gianyar bukan hanya dari dana transfer

“Pengaruh pasti ada. Hanya bagaimana kita menyikapi. Mungkin lebih longgar dibandingkan daerah yang lain, karena pendapatan kita tidak hanya mengandalkan dana transfer,” ujarnya.

Adapun sumber pendapatan utama Gianyar, kata dia, bersumber dari Pendapat Asli Daerah (PAD) yang saat ini mendekati angka Rp 2 triliun. Politikus PDIP asal Payangan itu pun mengatakan, dari PAD tersebut, Pemkab Gianyar telah berhasil menutup kekurangan anggaran dari pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat.

“Karena PAD kita kategorinya sangat tinggi dalam penilaian pemerintah pusat. PAD kita sekarang mendekati Rp 2 triliun. Jadi bisa tutupi pemotongan dana transfer, yang totalnya kalau dijumlahkan detailnya mencapai Rp 185 miliar,” kata dia. 

“Total yang harus kita cover, itu sudah selesai. Karena itu kita di Bali menjadi yang pertama menyerah rancangan APBD 2026. Karena pemotongan dana transfer itu sudah tertutupi,” ujarnya.

Namun demikian, kata Mahayastra, akibat adanya pemotongan dana transfer itu, dirinya terpaksa harus menyeleksi program prioritas.

“Terkait ada program yang terganggu oleh pemotongan dana transfer itu, pasti ada. Cuma kita bisa mana yang lebih prioritas atau volumenya dikurangi. Tapi tidak ada yang sampai signifikan atau hal-hal mendasar yang tidak bisa lakukan karena dana transfer,” kata dia. (sup/gus/weg)

Sumber: Tribun Bali
Halaman 2 dari 2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved