Pansus TRAP DPRD Bali Lakukan Sidak Pembangunan, Akademisi Ingatkan Evaluasi Terukur 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR — Belakangan, Panitia Khusus Penegakan Perda Tata Ruang, Perizinan, dan Aset Daerah (Pansus TRAP) DPRD Provinsi gencar melakukan sidak bangunan atau pembangunan diatas lahan hijau.

Beberapa daerah telah disasar seperti penutupan menutup sementara operasional resort mewah Samabe Bali Suites & Villas bagian tertentu, yang berlokasi di Jalan Pura, Jalan Raya Nusa Dua Selatan, Benoa, Kecamatan Badung.

Juga mendatangi pembangunan tiga unit villa di kawasan hutan di Desa Pajarakan, Buleleng serta beberapa kawasan lainnya. Dari hasil sidak tersebut ada yang ditutup sementara, ada yang diminta melengkapi izinnya.

Lantas apakah sidak di lahan terbuka hijau tepat untuk mengatasi alih fungsi lahan yang kian hari kian marak di Bali?

Baca juga: DAFTAR LENGKAP Ketua, Sekretaris, Bendahara DPC PDIP Kabupaten/Kota se-Bali Periode 2025 - 2030

Gede Maha Putra selaku Pengamat Isu Perkotaan sekaligus Akademisi Fakultas Teknik dan Perencanaan Universitas Warmadewa memberikan jawabannya. 

Menurutnya, terkait dengan sidak yang belakangan gencar dilaksanakan itu menunjukkan adanya respons dari pihak pengelola negara terhadap fenomena yang terjadi belakangan ini. Fakta tingginya alih fungsi baru terungkap seara gamblang setelah terjadinya banjir tanggal 10 September 2025. 

“Seringkali hal-hal pelanggaran hanya dilaporkan di atas kertas. Sejak saat itu, semua pihak mencari tahu penyebabnya, terutama yang di luar factor alam. Salah satu yang terungkap Adalah tingginya alih fungsi lahan. Hal ini memicu banyak rasa ingin tahu tentang kenyataan di lapangan,” jelasnya pada, Sabtu 18 Oktober 2025. 

Baca juga: MEGA PROMO KJSM Indomaret 16-19 Oktober, Minyak Goreng 2L Rp30 Ribuan, Kecap Manis ABC Rp16.500

Bencana banjir yang terjadi di Bali beberapa waktu lalu, banyak dianggap sebagai peringatan tentang buruknya tata Kelola atas ruang dari berbagai aspek, baik dari perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan. Momentum ini sangat baik dimanfaatkan untuk melakukan evaluasi dan introspeksi diri atas apa yang sudah kita lakukan dan mencari di mana letak persoalannya. Masalah pelanggaran tata ruang sendiri bukan barang baru. Ini sudah menjadi isu menahun tetapi ada Kesan didiamkan karena dinggap tidak berbahaya sampai bencana itu datang. 

Masalah yang ditimbulkan oleh alih fungsi sebetulnya cukup banyak, antara lain: macet, sampah, infrastruktur yang mahal, dan banjir-banjir kecil yang kerap terjadi namun seolah menjadi angin lalu karena tidak menimbulkan korban jiwa dan tidak memantik pemberitaan internasional yang bisa mengganggu bisnis pariwisata. Alih fungsi baru dianggap sebagai masalah besar saat bencana merenggut korban jiwa dan ramai dikabarkan di seluruh dunia terutama di negara-negara yang warganya kerap ke Bali. 

“Kurang peduli seperti mendapat ganjarannya. Sidak ini tentu hal yang baik, meski banyak yang mengatakannya sudah terlambat. Selain terlambat, ada pula yang mengatakan ini sebagai ajang cari panggung bagi politisi. Dengan melakukan sidak, seolah mereka sudah bekerja karena mendapat sorotan media dan mendapat eksposure yang positif. 

Bagi saya keduanya bukan masalah,” paparnya. 

Sepanjang sidak dilakukan dengan seksama dan teliti serta ditujukan untuk menegakkan aturan tentang tata ruang serta memberi advokasi atau pembelaan pada masayarakt kecil, maka tetap baik untuk dilakukan. Sidak-sidak ini akan membuka fakta-fakta yang selama ini tidak diketahui sehingga bisa dijadikan sebagai mekanisme pengumpulan data. Jangan menjadikan sidak ini sebagai ajang mencari kesalahan.